Imperium.id, Jakarta– Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menegaskan pentingnya mengubah cara pandang terhadap dekarbonisasi industri di Indonesia.
Alih-alih dianggap sebagai beban biaya, transisi energi justru membuka peluang ekonomi yang sangat besar. Hal ini diungkapkannya dalam SUAR Roundtable Discussion yang digelar di Jakarta, Selasa (3/2).
Yuliot menjelaskan bahwa peta jalan menuju energi bersih memiliki potensi menarik investasi hingga Rp1.682,4 triliun. Angka tersebut sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah untuk mencapai swasembada energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
“Pengembangan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pasokan energi bersih, tetapi juga memberikan penambahan ekonomi yang signifikan. Antara lain mendorong investasi sekitar Rp1.680 triliun lebih, menciptakan lebih dari 700.000 lapangan kerja Green Job dan juga ini akan mengurangi emisi Sekitar 120 sampai dengan 130 juta ton karbondioksida,” terangnya.
Lebih rinci, investasi besar itu diproyeksikan memberikan dampak langsung pada penyerapan tenaga kerja nasional.
Diperkirakan ada potensi penciptaan hingga 760 ribu lapangan kerja hijau (green jobs) yang tersebar dari tahap pra-konstruksi, masa konstruksi, operasi dan pemeliharaan, hingga industri manufaktur komponen pendukung energi terbarukan. Ini menunjukkan bahwa dekarbonisasi dapat berperan sebagai motor baru bagi industrialisasi nasional.
Meski potensinya besar, Yuliot mengakui tantangan utama dalam merealisasikannya adalah aspek pendanaan. Ia menekankan urgensi skema pembiayaan inovatif agar proyek-proyek energi hijau menjadi lebih menarik secara komersial (bankable).
“Sektor keuangan, bagaimana kita membuat pembiayaan hijau dengan skema blended finance yang bisa lebih menguntungkan baik bagi pelaku usaha maupun dari sektor finansial itu sendiri,” tambahnya.
Menurut Yuliot, konsep blended finance penting untuk menjembatani kesenjangan antara kelayakan proyek dan ekspektasi imbal hasil investor. Pemerintah memahami bahwa mengandalkan APBN saja tidak cukup untuk mencapai target kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang ambisius.
Oleh karena itu, kolaborasi erat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta menjadi prasyarat penting untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan mengurangi risiko.
Selain tantangan finansial, Wamen ESDM juga menekankan bahwa transisi energi merupakan upaya kolektif yang membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak di luar pemerintah untuk menjaga daya saing bangsa.
“Ini tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, tetapi bagaimana kolaborasi kita bersama untuk mewujudkan kelebihan energi, daya saing global dan juga keberlanjutan lingkungan,” ungkap Yuliot.
Menutup diskusi, Yuliot mengajak peserta roundtable memberikan masukan konkret yang dapat diadopsi pemerintah. Strategi jangka panjang yang dirumuskan diharapkan tidak hanya memenuhi target penurunan emisi sebesar 129,5 juta ton CO2, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional.
“Jadi kami dari Kementerian ESDM ini melihat dari sisi rekomendasi apa yang bisa kita rumuskan dalam kebijakan untuk bisa kita implementasikan baik dalam jangka pendek Menengah dan jangka panjang,” kata dia.
