Imperium.id, Jakarta- Ketua DPR RI Puan Maharani menilai lonjakan harga plastik dapat menjadi momentum untuk kembali ke penggunaan kemasan dari bahan alami. Selain harganya lebih murah, penguraian sampah dari bahan organik usai digunakan lebih ramah lingkungan.
“Meskipun plastik dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena kepraktisannya, kita ketahui bersama beban ekologinya sangat tinggi. Maka kenaikan harga plastik bisa menjadi momentum untuk kita beralih ke ekonomi hijau,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).
Seperti diketahui, meroketnya harga plastik di Indonesia telah menyentuh angka 30 hingga 80 persen hingga April 2026. Kenaikan harga plastik ini dipicu oleh konflik geopolitik global yang menganggu rantai pasok di mana ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku impor mencapai 60 persen.
Puan pun menyoroti kenaikan harga plastik paling menekan pelaku UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman yang selama ini bergantung pada kemasan sekali pakai.
“Harga plastik yang melonjak hingga berkali-kali lipat dan pasokan mulai sulit diperoleh menyebabkan pelaku usaha kecil yang selama ini bekerja dengan keuntungan terbatas semakin kesulitan dari sisi ekonomi,” paparnya.
Terkait hal ini, Puan mendorong agar penggunaan kemasan produk dapat dikembalikan dengan model kearifan lokal.
“Di pendahulu kita dulu, penggunaan kemasan dari bahan alami seperti daun menjadi alternatif utama. Pedagang makanan atau pangan bisa kembali memanfaatkan kemasan ramah lingkungan seperti itu,” tuturnya.
Puan juga menyinggung penggunaan kemasan daun pisang atau daun jati masih banyak ditemukan di sejumlah daerah, misalnya di Jawa Tengah di mana banyak penjual nasi liwet, gudeg atau mi lethek menggunakan daun untuk pembungkusnya.
Bahkan untuk jenis tertentu, penggunaan kemasan alami justru lebih efektif karena dapat membuat makanan lebih awet dan mengharumkan aromanya. Bahkan yang masih umum digunakan adalah pemakaian daun pisang untuk makanan seperti lontong dan lemper.
“Dengan memakai kemasan dari bahan organik, pelaku usaha tak hanya bisa menghindari tekanan ekonomi karena tingginya bahan baku dari impor, tapi juga bisa menambah nilai jual,” ungkap Puan.
“Termasuk dari segi keunikannya yang buat beberapa kalangan masyarakat bisa menjadi daya tarik untuk membeli,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan menambahkan, penggunaan kemasan dari bahan organik dapat membantu agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Khususnya dalam hal pengelolaan limbah untuk mendukung kelestarian bumi.
“Kemasan organik yang sarat terhadap kearifan lokal juga merupakan inovasi ekonomi kreatif. Selain mendukung warisan budaya Indonesia, kita juga turut mengkampanyekan gerakan ramah lingkungan,” ujar Puan.
Puan menyinggung laporan United Nations Environment Programme (UNEP) yang mencatat besaran sampah plastik yang setara dengan 2.000 truk sampah yang dibuang ke laut, sungai, dan danau setiap harinya.
Bahkan secara global, sekitar 19 hingga 23 juta ton limbah plastik disebut mencemari ekosistem perairan setiap tahunnya. Kondisi ini akan merusak kemampuan alam untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.
“Jadi semangat kita di sini adalah, selagi harga plastik sedang tinggi harganya, kita bisa mencari alternatif penggunaan kemasan lain, yang sekaligus mengurangi sampah plastik,” ujar Puan.
Meski begitu, Puan memahami masyarakat tidak bisa langsung berpindah kebiasaan dengan mudah tanpa adanya proses penyesuaian.
“Mungkin bisa dimulai dari rumah makan untuk tidak memakai wadah plastik sekali pakai saat menyajikan makanan dan minuman untuk pembelian makan di tempat,” kata mantan Menko PMK itu.
“Dan tentunya memang harus ada dukungan juga bagi Pemerintah untuk transisi penggantian kemasan dari bahan plastik ke kemasan berbahan alami,” lanjut Puan.
Puan meminta agar kementerian dan lembaga terkait menyiapkan sistem yang matang, regulasi, sekaligus sosialisasi yang masif apabila penggunaan kemasan tradisional kembali dihidupkan.
“Pada dasarnya masyarakat akan menyesuaikan kebiasaan yang ada. Apabila sistemnya mendukung, saya yakin bukan tidak mungkin bahan organik bisa menggantikan kemasan plastik sekali pakai,” ucap Puan.
Puan mendorong kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk berkolaborasi mencari solusi kemasan alternatif pengganti plastik bagi pelaku usaha.
“Pemerintah perlu memberikan support dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap alternatif kemasan, khususnya bagi para pelaku usaha dan konsumen. Kami di DPR akan ikut melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan dewan,” tuturnya.
