Imperium.id, Yogyakarta- Di tengah meningkatnya persaingan geopolitik global dan perebutan sumber daya kelautan, Bangsa Indonesia dinilai perlu kembali menegaskan identitasnya sebagai bangsa maritim.
Penguatan riset, inovasi, serta pengelolaan kekayaan hayati laut menjadi kunci untuk memperkuat kedaulatan nasional sekaligus mendorong ekonomi biru yang berkelanjutan.
Posisi strategis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik dinilai memberi peluang besar sekaligus tantangan dalam menjaga kedaulatan dan pemanfaatan sumber daya laut secara mandiri.
Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. (HC). Megawati Soekarnoputri, menilai Bangsa Indonesia selama ini belum sepenuhnya memanfaatkan potensi laut sebagai pondasi pembangunan nasional. Padahal, Indonesia menurutnya memiliki kekayaan hayati laut yang melimpah, serta posisi strategis di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik.
“Indonesia itu bukan sekadar negara daratan. Kita adalah bangsa maritim dengan posisi strategis di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik,” tegasnya dalam forum National Policy Dialogue bertajuk Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia di Balai Senat UGM, Jumat (22/5).
Megawati mengingatkan bahwa konsep “Tanah Air” seharusnya menjadi dasar cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat laut sebagai pemersatu wilayah dan sumber peradaban. Ia juga menyinggung kembali gagasan geopolitik Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia.
Megawati turut menekankan pentingnya Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Menurutnya, penguatan riset, inovasi, dan kedaulatan maritim harus tetap berpijak pada identitas bangsa serta semangat berdikari yang diwariskan para pendiri bangsa.
“Jangan lupakan sejarah bangsa sendiri. Pancasila itu nilai universal yang dihormati dunia internasional,” ujarnya.
Penguatan sektor kelautan menurutnya tidak cukup hanya melalui eksploitasi sumber daya, tetapi harus ditopang penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset nasional.
Karena itu, Megawati meminta BRIN dan perguruan tinggi mengintegrasikan riset dengan kebutuhan industri dan kebijakan publik agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap kekayaan hayati Indonesia agar tidak diklaim negara lain.
“Tolong sosialisasikan soal paten itu, karena begitu sudah dipatenkan, itu menjadi hukum internasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Megawati menilai bahwa perguruan tinggi perlu memiliki fokus strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
Ia menyebut UGM sebagai pusat pengembangan Pancasila dan demokrasi, Institut Pertanian Bogor sebagai pusat kedaulatan pangan, Universitas Indonesia di bidang kedokteran dan sistem keuangan, serta Institut Teknologi Bandung dalam teknologi industri dan militer.
“Saya membayangkan ada city of intellect. UGM misalnya untuk Pancasila dan demokrasi, IPB untuk kedaulatan pangan, UI untuk kedokteran dan sistem keuangan, ITB untuk teknologi industri dan militer,” tuturnya.
Dalam konteks pembangunan nasional, Megawati turut menyinggung pentingnya memiliki arah jangka panjang dan berkelanjutan.
Ia menilai, Indonesia sepatutnya membutuhkan haluan negara yang jelas agar pembangunan tidak berubah-ubah setiap pergantian kepemimpinan nasional. Menurutnya konsep pembangunan semesta berencana perlu kembali dihidupkan untuk menjaga kesinambungan visi pembangunan bangsa.
“Kalau presidennya berganti, jangan sampai arah pembangunannya ikut berubah semua. Kita harus punya pola pembangunan jangka panjang untuk masa depan bangsa,” ujarnya.
Megawati juga menyoroti berbagai persoalan lingkungan dan arah pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari semangat kedaulatan bangsa.
Ia mengkritik pendekatan ekstraktif dalam pengelolaan sumber daya alam yang dinilai telah mendorong kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan pertanian, hingga mengabaikan hak masyarakat adat.
Menurutnya, penting untuk memberikan penghormatan terhadap hukum adat dan hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya. Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa? Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?,” tegasnya.
Megawati menutup arahannya dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kepercayaan pada kekuatan sendiri dan mampu berdiri mandiri dalam mengelola sumber daya alam nasional.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain dalam mengelola kekayaan alam maupun menentukan arah pembangunan bangsa.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang percaya kepada kekuatan bangsanya sendiri, laut harus kembali menjadi jalan kemajuan peradaban Indonesia,” jelas Megawati.
