Imperium.id, Kupang – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) 2025 bahwa sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ditengarai tidak tepat sasaran.
Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan pemutakhiran lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden untuk Membangun SDM Menuju Kemandirian Ekonomi dalam rangka Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 bertema “Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh” di Aula Eltari Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Kupang, Minggu (31/5/2026).
Mensos mengatakan Presiden Prabowo Subianto usai dilantik meminta seluruh jajaran pemerintah berani mengakui kondisi data apa adanya sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.
“Saya yang paling terharu dari Bapak Presiden Prabowo ini adalah ajakan kepada kami, khususnya kepada saya, mari kita mulai kerja ini dengan menyajikan data yang jujur. Datanya kita akui apa adanya, kita jujur, terbuka, setelah itu kita perbaiki,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa hasil evaluasi menunjukkan sebagian bantuan sosial dan subsidi sosial masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Di mana data menyajikan bansos dan subsidi sosial itu sebagian tidak tepat sasaran. Ada yang tepat sasaran, tapi sebagian ada yang tidak tepat sasaran. Salah satu contohnya adalah Program Keluarga Harapan,” urainya.
Menurut Gus Ipul, sekitar 45 persen penerima PKH ditengarai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Namun kondisi tersebut bukan disebabkan oleh pendamping PKH, melainkan karena mereka bekerja berdasarkan data yang tersedia.
“Karena selama ini mereka hanya menerima data, kemudian mereka langsung mendampingi. Jadi bukan pendamping PKH yang memilih penerima manfaat, tetapi datanya dari atas. Ternyata apa yang terjadi, sebagian tidak tepat sasaran,” kata Mensos.
Karena itu, Presiden Prabowo menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengelola DTSEN. Sementara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pendamping sosial membantu proses pemutakhiran data di lapangan.
Menurut Mensos, pembenahan data menjadi penting untuk memastikan keluarga prasejahtera menerima bantuan secara tepat sasaran. Gus Ipul menegaskan keberhasilan DTSEN sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun dari tingkat desa dan kelurahan. Ia menyebut operator data desa memegang peran strategis dalam memastikan kondisi masyarakat tercatat sesuai keadaan sebenarnya.
“Kata kunci kita ini di operator data desa. Enggak mungkin ada orang bermasalah di desa A di Kupang ini kemudian bisa diketahui dari Jakarta kalau tidak ada data yang disajikan dari bawah,” ujarnya.
Menurutnya, proses pendataan harus dimulai dari tingkat RT, RW, musyawarah desa dan kelurahan sebelum kemudian dimasukkan ke dalam DTSEN oleh operator data desa.
Mensos menyebut kualitas data yang dihimpun di tingkat desa akan menentukan kualitas kebijakan pemerintah hingga tingkat nasional.
“Jadi Pak Gubernur, nasib saya sama Bapak tergantung mereka ini. Kalau mereka benar memasukkan (datanya), kita akan proses lebih lanjut. Kalau mereka masukinya itu sudah keliru, ya kita seterusnya akan kesulitan. Jadi nasib kita tergantung mereka,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Mensos menyatakan komitmen bersama Pemerintah Provinsi NTT serta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk terus memperbaiki kualitas data sosial.
“Untuk itulah saya ingin menyatakan kebulatan tekad bersama pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota se- Nusa Tenggara Timur untuk menghadirkan data yang lebih akurat,” katanya.
Senada dengan Gus Ipul, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pemutakhiran DTSEN terus dilakukan supaya bansos tepat sasaran. Rekonsiliasi dengan Dukcapil setiap tiga bulan juga terus dilakukan.
“Kami bekerjasama dengan Pak Mensos dan jajarannya, memutahirkan dengan metode ground check dibantu oleh pendamping PKH. Kami juga bekerjasama dengan Pemda untuk melakukan pemutahiran di tingkat lokal, dan beberapa kementerian juga membantu kami,” kata Amalia.
Menurutnya, mulai triwulan II 2025, hasil pemutakhiran DTSEN telah dijadikan acuan penyaluran bantuan sosial (bansos).
“DTSEN terkini versi April 2026 terdapat 289 juta individu, yang NIK-nya sudah tunggal. Dari situ kami bisa membentuk keluarga berbasis kartu keluarga, sehingga ada 95,3 juta kartu keluarga di dalam DTSEN yang sudah pasti unik, tidak ada duplikasi dan tidak kosong,” jelas Amalia.
Amalia menyebut, berdasarkan DTSEN terdapat 627.404 lansia di NTT. Sebanyak 118.711 orang atau 18,92 persen hidup sendiri, dengan 59,31 persen di antaranya telah menerima PBI kesehatan. Sementara itu, dari 379.592 lansia yang masuk desil 1-4, sebanyak 91,11 persen telah memiliki jaminan kesehatan melalui PBI.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan peran penting DTSEN dalam program kebijakan bagi masyarakat miskin.
“(DTSEN) sangat penting untuk memastikan seluruh rakyat yang membutuhkan bantuan bisa mendapatkan bantuan dengan baik.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov NTT juga berkomitmen untuk terus melakukan pemutakhiran DTSEN supaya seluruh masyarakat miskin terdata agar mendapat bansos tepat sasaran.
“Kami terus melakukan proses pemutakhiran DTSEN dengan baik, terutama memastikan bahwa tidak ada lagi rakyat miskin yang tidak masuk data,” pungkasnya.
Untuk mendukung pemutakhiran DTSEN, Kemensos menyiapkan pembaruan data, melalui jalur formal dan partisipatif. Pada jalur formal, masyarakat dapat melapor ke RT/RW untuk mengajukan pembaruan data melalui operator SIKS-NG di desa, kelurahan, atau dinas sosial.
Usulan dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan, dilanjutkan ground check atau verifikasi oleh pendamping PKH dan dinas sosial, lalu ditetapkan kepala daerah.
Sementara jalur partisipatif, masyarakat dapat menyampaikan usul – sanggah melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, Command Center 021-171, serta layanan WhatsApp 08877-171-171.
Seluruh usulan dari kedua jalur tersebut selanjutnya diverifikasi oleh BPS untuk diperingkat ulang dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan.
