Imperium.id, Yordania-Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya diplomatik untuk mendukung kemerdekaan Palestina, menegakkan hukum internasional, serta mendorong terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Yerusalem di Amman, Yordania, Rabu (05/08/2026).
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir yang hadir mewakili Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa kekerasan warga Israel dan pelanggaran hukum internasional oleh Israel di wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, kompleks Masjid Al Aqsa, dan Tepi Barat, tidak boleh dibiarkan dan dinormalisasi.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia kembali menegaskan dukungan terhadap Hashemite Custodianship atas tempat-tempat suci di Yerusalem, termasuk Al Haram Al Syarif, serta kemerdekaan Negara Palestina sesuai dengan hukum internasional.
“Indonesia mendorong agar komunitas internasional tidak lagi menggunakan cara-cara lama. Tidak lagi membiarkan pelanggaran Israel, dan tidak lagi menghadapinya secara terpecah. Perpecahan adalah celah yang selalu dimanfaatkan oleh Israel,” tegas Wamenlu.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Indonesia mengusulkan lima langkah konkret, yaitu membangun strategi bersama di atas persatuan, mengambil langkah untuk menegakkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional, memperluas pengakuan internasional terhadap Palestina, memperkuat upaya pelindungan terhadap Masjid Al Aqsa, serta mendukung rekonstruksi Gaza, persatuan nasional Palestina, dan mandat UNRWA.
Langkah tersebut merupakan bentuk penerjemahan sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia.
Pemerintah juga terus mendorong keterlibatan masyarakat internasional, termasuk negara-negara Global South, untuk membangun koalisi yang lebih kuat dalam mendukung Palestina.
“Global South bersama kita. Bahkan negara-negara yang selama ini dekat dengan Israel telah menjatuhkan sanksi kepada pemukim warga Israel di Tepi Barat,” ucap Wamenlu.
Pertemuan Tingkat Menteri di Amman dihadiri para Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri, dan pejabat dari sejumlah Aljazair, Arab Saudi, Irak, Mesir, Turki, Tunisia, Somalia, Pakistan, Maroko, Palestina, Malaysia, dan Qatar, serta Sekretaris Jenderal Liga Arab.
Pertemuan tersebut menyepakati Joint Statement yang antara lain mendukung penguatan institusi Palestina di Yerusalem, menolak tindakan unilateral berupa pemindahan misi diplomatik ke Yerusalem, serta mendorong kampanye media untuk menyebarluaskan dampak tindakan Israel terhadap perdamaian dan keamanan regional maupun internasional.
