Imperium.id, Jakarta-Ketika konflik di Timur Tengah dan Eropa Timur membuat harga minyak dunia bergejolak dan pasokan energi semakin sulit diprediksi, masyarakat menghadapi pertanyaan yang paling dekat dengan keseharian: apakah harga BBM bersubsidi akan ikut naik? Pemerintah memilih menjaga harga tetap terjangkau, sembari mencari sumber pasokan minyak mentah dan mendorong hilirisasi agar nilai tambah sumber daya lebih banyak dinikmati di dalam negeri dan daerah penghasil.
“Saya selalu menganalogikan ini seperti penyakit malaria. Pagi sembuh, malam kambuh lagi,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat memberikan keynote speech pada ajang Innovation Technology for Social and Environmental Awards (INTECHSEA) 2026 di Jakarta, Senin (14/9), merujuk pada ketegangan Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Ketidakpastian global itu berimbas ke dalam negeri. “Kebutuhan BBM kita kurang lebih 1,6 juta barel per hari, sementara lifting kita sekitar 600-610 ribu barel per hari,” ujar Bahlil di hadapan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Jamaluddin Jompa, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid, serta civitas akademika Unhas.
Menjawab kesenjangan tersebut, Bahlil menegaskan prinsip yang dipegang pemerintah. “Indonesia adalah negara merdeka, tidak ada satu pun kekuatan asing yang bisa mengintervensi kebijakan pasokan energi kita demi kepentingan nasional,” katanya.
Bahlil mengungkapkan, dirinya turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Rusia untuk pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia, salah satunya menegosiasikan pasokan minyak mentah (crude oil) jangka panjang guna menutupi defisit dalam negeri.
Meski harga minyak dunia berfluktuasi melebihi asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bahlil memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik.
“Untuk harga subsidi, berapa pun harganya di dunia, tidak akan kita naikkan,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa komitmen ini diambil demi menjaga daya beli masyarakat.
Selain isu energi, Bahlil menyoroti hasil kebijakan hilirisasi mineral. “Ekspor nikel kita pada 2017-2018, saat masih berupa bahan mentah, hanya 3,3-3,4 miliar dolar AS per tahun. Setelah kita tutup ekspor nikel mentah, pada 2023 ekspor kita sudah mencapai 33 miliar dolar AS,” ujarnya.
Namun, ia mengakui manfaat itu belum sepenuhnya dirasakan merata oleh daerah penghasil tambang. Bahlil menegaskan hilirisasi ke depan harus mewajibkan smelter berkolaborasi dengan pengusaha lokal, UMKM, dan koperasi, dengan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara agar nilai tambah tidak mengalir ke luar negeri.
“Bahan baku pertumbuhan yang ada di daerah, perputaran ekonominya harus dikuasai oleh daerah. Jadikan orang daerah sebagai tuan di negerinya sendiri,” katanya.
Sebagai bentuk sinergi dengan dunia akademis, Bahlil menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Unhas mendirikan Institut Mineral Kritikal, mengingat mayoritas cadangan nikel, kobalt, dan potensi logam tanah jarang berada di kawasan timur Indonesia.
“Institut Mineral Kritikal dari Unhas, saya dukung seribu persen,” tegasnya.
Dengan kombinasi diplomasi energi, kepastian harga BBM bersubsidi, dan hilirisasi yang lebih berkeadilan, pemerintah menegaskan bahwa ketahanan energi nasional dibangun tidak hanya dari sisi pasokan, tetapi juga dari pemerataan manfaat ekonomi bagi daerah dan penguatan riset dalam negeri.
