Imperium.id,Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengerahkan 3.888 penyuluh kelautan dan perikanan di 37 provinsi dan 484 kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Penyuluh akan bertugas mengawal jalannya program secara utuh, mulai dari kebutuhan masyarakat, aktivitas usaha, kelembagaan, hingga keberlanjutan hasil program.
“Keberhasilan program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan anggaran, tetapi oleh SDM yang mengawal program sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Dari total 3.888 penyuluh KP, sebanyak 1.260 orang ditugaskan mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), 1.115 orang mendampingi Budi Daya Tematik, dan 179 orang mengawal swasembada garam. Penugasan tersebut disesuaikan dengan wilayah dan kompetensi, tanpa mengesampingkan tugas penyuluhan dan pendampingan masyarakat KP.
“Kita ingin nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan tidak hanya menerima program, tetapi mampu mengelola dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan,” tegas Menteri Trenggono.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta menambahkan, pihaknya telah menyiapkan dashboard pendampingan PKPN yang mengintegrasikan laporan penyuluh mengenai lokasi, aktivitas, persoalan, tindak lanjut, hingga hasil pendampingan.
“Yang ingin kita lihat bukan hanya siapa yang hadir, tetapi apa yang dikerjakan, masalah apa yang ditemukan, dan bagaimana masalah itu diselesaikan. Itu yang harus menjadi kinerja,” ujar Nyoman.
Untuk pengawalan di lokasi KNMP misalnya, pendampingan mengarah pada pemanfaatan infrastruktur, penguatan aktivitas nelayan dan kelembagaan, hingga rantai usaha dari produksi sampai pemasaran. Sementara pada program budi daya dan swasembada garam, penyuluh mendukung optimalisasi sarana, peningkatan produktivitas, pengelolaan usaha, dan akses pasar. Pengawalan PKPN pun dilakukan sesuai prinsip satu data, satu peta, dan satu penugasan.
