Imperium.id, Bali- Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menuturkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada mulanya didirikan oleh para ulama untuk menampung aspirasi warga Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin dalam bidang politik. Oleh sebab itu, gerakan politik PKB adalah gerakan politik kiai, namun bukan kiai politik.
“PKB memang didirikan oleh para ulama. Karena itu, PKB dikatakan sebagai harakah siyasiyah kiyaiyah, gerakan politik kiai, bukan kiai politik, tapi politik kiai,” tegas Wapres saat membuka Muktamar Ke-6 PKB di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Badung, Provinsi Bali, Sabtu Malam (24/08/2024).
Lebih lanjut, Wapres menerangkan perbedaan antara “politik kiai” dan “kiai politik” yang ia maksud. Menurutnya, politik kiai yaitu langkah mengikuti arahan para kiai, sedangkan kiai politik mengikuti langkah para kiai yang berpolitik.
“Apa bedanya? Kalau kiai politik, kiai ikut politik, ke mana saja dia manut saja. Tapi kalau politik kiai, politik ikut kiai. Jadi, PKB itu politiknya ikut kiai, ikut nasihat kiai, ikut petunjuk kiai. Makanya, dinamakan gerakan politik kiai, harakah siyasiyah kiyaiyah,” terangnya.
Namun demikian, tegas Wapres, meskipun gerakan PKB mengikuti petunjuk dan nasihat kiai, bukan berarti hal ini semata-mata untuk kepentingan kiai atau warga Nahdliyin, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara.
“PKB disebutkan sebagai mathiyatun nahdliyyin, kendaraan politiknya orang NU. Tapi kenyataannya, yang mendukung PKB bukan hanya orang NU, tapi seluruh kelompok. Kenapa begitu? Karena, politik PKB adalah politik rahmatan lil ‘alamin, politik untuk semua golongan,” ujarnya.
Lebih jauh, Wapres menerangkan bahwa sesuai dengan namanya, PKB adalah partai yang memiliki visi kebangsaan yang telah dibuktikan dalam berbagai kiprahnya terhadap bangsa dan negara. Adapun gerakan politiknya bertumpu pada upaya melakukan perbaikan, bukan sekadar mencari kekuasaan.
“Gerakan politik PKB itu gerakan politik perbaikan. Harakah siyasiyah ishlahiyah, perbaikan. Perbaikan artinya perbaikan untuk semua pihak, bukan harakah siyasiyah mulgiyah, bukan gerakan politik kekuasaan,” ungkap Wapres.
“Jadi, beda. Umumnya politik kan struggle for power, tapi PKB struggle for ishlah, perbaikan,” imbuhnya.
Sebab, sambung Wapres, urusan kekuasaan merupakan ranah Tuhan, karena hanya Tuhan yang berkuasa memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki.
“Bahasa kiainya disebut khathwah rabbaniyah, langkah Tuhan. Qulillāhumma mālikal-mulki tu’til-mulka man tasyā’u wa tanzi‘ul-mulka mim man tasyā’. Engkau yang memberi kekuasaan pada yang Engkau kehendaki dan Engkau mengambil kekuasaan dari yang Engkau kehendaki. Jadi, kekuasaan adalah khathwah rabbaniyah,” jelasnya.
Sedangkan langkah perbaikan (khathwah ishlahiyah) yang menjadi acuan PKB, menurut Wapres, adalah gerakan para nabi. Sebab, PKB mengikuti para ulama, di mana para ulama adalah pewaris nabi.
“Karena PKB adalah gerakan politik kiai, maka langkahnya, khathwah-nya adalah khathwah ishlahiyah, yaitu untuk melakukan perbaikan-perbaikan,” tegasnya.
Meskipun demikian, Wapres menuturkan bahwa hal tersebut bukan berarti PKB tidak mencari kekuasaan. Menurutnya, PKB harus selalu dalam kekuasaan karena kekuasaan menjadi jalan untuk melakukan perbaikan.
“Tidak berarti PKB tidak mau kekuasaan, bukan. Bahkan, PKB terus ikut dalam kekuasaan sepanjang masa, tapi bukan tujuan, bukan tujuan gerakannya. Kalau kekuasaan itu akan membawa kepada perbaikan, maka PKB harus ikut dalam kekuasaan untuk melakukan perbaikan-perbaikan,” tuturnya.
Kemudian, Wapres menyampaikan bahwa perbaikan-perbaikan yang dilakukan PKB bukanlah untuk kepentingan warga PKB semata, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. PKB bergerak bukan untuk golongan tertentu, tetapi untuk bangsa dan negara.
“Tanggung jawab PKB terhadap pembangunan bangsa begitu besar karena namanya kebangkitan bangsa. Oleh karena itu, PKB harus menjadi partai yang solid dan kokoh,” pintanya.
Terakhir, pada kesempatan ini, Wapres berpesan kepada para anggota legislatif dari PKB yang terpilih pada Pemilu 2024 agar bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara.
“Saya juga berharap agar para anggota yang terpilih yang duduk di parlemen, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, harus bersungguh-sungguh bekerja membawa kemaslahatan umat dan bangsa, dengan tetap memelihara integritas, menjauhi perbuatan-perbuatan koruptif dan tercela,” ungkap dia.
