Dapat Penugasan Dari Pemerintah, Bulog Siap Serap 3 Juta Ton Beras Petani Sesuai HPP

Imperium.id, Jakarta – Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Wahyu Suparyono menyatakan, menerima penugasan dari pemerintah untuk menyerap 3 juta ton beras petani dalam negeri sepanjang tahun sesuai dengan Harga Pokok Pemerintah (HPP) dan tidak melakukan impor untuk tahun 2025 ini.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Jakarta, Rabu (22/1).

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp6.500 per kg sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Bulog tetap akan menerima gabah dengan kualitas di bawah standar, namun dengan penyesuaian harga (rafaksi).

“Pada 2025, rencana pengadaan dalam negeri sebesar 3 juta ton. Pengadaan beras ini harus dilakukan secara kolektif dengan tetap menjaga kualitas,” ujar Wahyu di Bulog Corporate University, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Wahyu juga menjelaskan bahwa perusahaan yang dipimpinnya akan membeli gabah dengan harga Harga Pokok Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani.

Sedangkan untuk beras, sampai saat ini, HPP yang ditetapkan untuk beras yang masuk ke gudang Bulog adalah Rp 12.000 per kilogram. Dia menambahkan, pihaknya juga telah memodifikasi penyesuaian HPP tersebut.

“Tapi masih diusulkan. Tentu keputusan tentang ini adalah ada di ratas, yang di BUMN nanti, entah kapan, mungkin sehari dua hari ke depan oleh Bapak Presiden,” tutur Wahyu.

Sementara Direktur Keuangan Perum Bulog, Iryanto Hutagaol menambahkan, Bulog diproyeksikan akan menyerap sebanyak 3 juta ton beras. Ditambah stok beras di Gudang Bulog saat ini ada 1,7 juta ton.

“Artinya, kita akan mengelola 4,7 juta ton. Kalau kita hitung harga Rp 12 ribu per kilogram, artinya 4,7 juta (ton) dikali Rp 12.000, kurang lebih Rp 57 triliun harus kita sediakan dalam mengelola beras ini oleh pemerintah. Kami kurang lebih 10 persen biaya pengelolaan, dan itulah yang kita butuhkan setiap tahun,” ujarnya.

Iryanto berujar, Bulog akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memberikan bantuan yang lebih terstruktur untuk pendanaan.

“Kalau struktur kita dibantu oleh pemerintah, nanti pemerintah sebagian memberikan APBN-nya langsung kepada kita,” tutur Iryanto.

Adapun sumber pendanaan Bulog saat ini berasal dari pinjaman bank, namun Bulog juga berharap ada anggaran juga dari pemerintah.

“Saat ini kita dibantu perbankan. Kalau struktur kita dibantu oleh pemerintah, nanti pemerintah sebagian memberikan APBN-nya langsung kepada kita,” sebut Iryanto.

Demi penyerapan gabah dari petani, Bulog lebih dulu mengeluarkan kocek untuk selanjutnya melakukan distribusi beras. Setelah berasnya terjual ke pasar, Bulog baru mengantongi pendapatan.

“Sementara ini kita bisa recovery dari revenue pendapatan kita, pada saat kita menyalurkan. Di situ lah pemerintah membeli beras kami, dan menjadi recovery pendapatan kami,” ujar Iryanto.

Sebelumnya, Menko Zulkifli Hasan menugaskan Perum Bulog untuk menyerap beras 3 juta ton sepanjang tahun ini. Dia mengatakan, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) produksi beras pada awal tahun ini mengalami kenaikan 50 persen.

“Disepakati Bulog memang harus membeli sebanyak 3 juta ton (beras) dalam waktu pendek ini, Januari, Februari, Maret, April. Tiga juta ton harus menyerap dalam bentuk beras, Menko Zulkifli Hasan.

Menko Zulkifli Hasan mengatakan, Bulog akan menyerap beras dari penggilingan-penggilingan yang bekerja sama dengan mereka dengan harga Rp 12.000 per kilogram.

“Sudah memutuskan gabah Rp 6.500 per kilogram, sedangkan berasnya dibeli dari pabrik-pabrik yang kerja sama karena pabrik kecil membeli Rp 6.500 maka Bulog akan membeli berasnya Rp 12.000 per kilogram,” jelas dia.

Namun, sambung Zulhas, Perum Bulog disarankan agar rentan harga pembelian beras Rp 12.000 per kilogram sampai Rp12.250 per kilogram.

“Nah, kalau 3 juta ton tadi Bulog diskusi itu yang panjang karena bersaing dengan yang lain menanyakan kisaran harganya antara Rp12.000 sampai Rp12.250 per kg. Kami sudah sepakat, tapi belum mengambil keputusan,” kata dia.

Zulhas menambahkan, usulan Perum Bulog dalam rapat koordinasi ini akan disampaikan dalam rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini.

“Jadi, sekarang masih berlaku harga pembelian Rp 12.000 per kilogram, tapi untuk mencapai 3 juta ton, itu usulan Bulog, kami setuju di sini tapi nanti akan dibawa ke ratas,” pungkas Zulhas.