Imperium.id, Washington DC-Pemerintah Republik Indonesia berhasil mendorong percepatan dialog ekonomi strategis dengan Amerika Serikat (AS) melalui pertemuan awal yang berlangsung di Washington DC.
Delegasi Indonesia bertemu langsung dengan Ambassador Jamieson Greer dan Howart Lutnick, dua menteri di AS guna membahas isu kebijakan tarif dan memperkuat kemitraan ekonomi bilateral.
Langkah cepat dan strategis ini mendapatkan sambutan positif dari Pemerintah AS. Dalam pertemuan dengan perwakilan United States Trade Representative (USTR) dan Secretary of Commerce AS, kedua pihak (Indonesia-AS) menyepakati bahwa pembahasan isu tarif dan kerja sama perdagangan kedua pihak akan segera difinalisasi.
“Pihak AS telah menyepakati bahwa isu kebijakan tarif dan kerja sama bilateral Indonesia–AS akan dibahas dan diselesaikan dalam waktu 60 hari ke depan,” ujar Menko Airlangga, sebagaimana dalam rilis resmi Kemenko Perekonomian yang dikeluarkan pada Jumat (18/4).
Dalam dialog tersebut, Indonesia menyampaikan beberapa inisiatif strategis untuk menciptakan perdagangan yang adil dan berimbang (fair and square trade), di antaranya peningkatan pembelian energi, produk pertanian, dan EPC, serta mengoptimalkan kerja sama terkait sektor critical minerals. Pemerintah juga mengusulkan pemberian insentif dan fasilitas bagi perusahaan dari kedua negara dan kemudahan prosedur impor produk AS ke Indonesia, serta beberapa investasi strategis di kedua negara.
Pemerintah RI juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama pendidikan, sains, ekonomi digital, dan financial services. Selain itu juga menekankan pentingnya penetapan tarif yang lebih rendah dari negara kompetitor untuk produk ekspor utama yang tidak akan bersaing dengan industri dalam negeri di AS.
Juga pentingnya memastikan ketahanan rantai pasok dari produk strategis dalam menjaga economic security.
Dalam delegasi tersebut, selain Menko Airlangga turut hadir juga Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, serta perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemendag, dan KBRI Washington DC.
