Imperium.id, Jakarta- Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda menjelaskan bahaya politisasi identitas dalam pemilu. Menurutnya, bahaya politisasi identitas yang dimaksud seperti adanya kekerasan atau kerusuhan berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
Selain itu, kata dia, adanya penolakan terhadap calon berlatarbelakang etnis, suku, dan agama tertentu. “Ini adalah beberapa indikator bahayanya politik identitas dan sering terjadi pada saat kampanye oleh peserta pemilu,” ujarnya saat menjadi narasumber, dalam rangkain Dies Natalis GMNI, Jumat (31/3/2023).
Untuk menangani hal itu, kata dia, Bawaslu memiliki beberapa strategi pengawasan dengan metode gotong-royong baik dengan pihak pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya. Alasannya, ungkap Herwyn, Bawaslu tidak bisa sendiri dalam melakukan kerja-kerja pengawasan.
Dia menyebutkan beberapa strategi Bawaslu dalam melakukan pengawasan gotong politik SARA. Misalnya, lanjut dia, mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon, baik melalui kegiatan koordinasi maupun menggunakan media massa baik cetak, elektronik maupun media sosial.
“Itu beberapa pelaksanaan gotong-royong pengawasan politik SARA dalam Pemilu,” kata Herwyn.
Hingga saat ini, ujar dia, Bawaslu telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas, seperti bekerja sama dengan BNPT.
Kemudian, lanjutnya, dalam hal masyarakat dia menambahkan, Bawaslu juga telah melakukan pendidikan tidak hanya soal pengawasan pemilu, tapi juga pencegahan.
“Oleh karena itu, harapan Bawaslu, semua pihak dapat membantu melakukan kerja pengawasan,” tegasnya.
