• Redaksi
  • Pedoman Media SIber
  • Tentang Kami
Imperium.id
No Result
View All Result
Minggu, 18 Oktober 2026
  • HOME
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Nusantara
  • Gaya Hidup
  • Inovasi
  • Internasional
  • HOME
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Nusantara
  • Gaya Hidup
  • Inovasi
  • Internasional
No Result
View All Result
Imperium.id
No Result
View All Result
Home Headline

Pemerintah Ancam Takedown Penyelenggara Jasa Pembayaran Judi Online

13 Agustus 2024
in Headline, Hukum
0
Pemerintah Diminta Tegas Blokir Situs-situs Judi Online

Situs judi online/ist

Share on FacebookShare on Twitter

Imperium.id, Jakarta- Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kementerian Kominfo bakal menjatuhkan sanksi takedown atau pencabutan tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) 21 Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang terkait dengan judi online.

“Pada hari Jumat, 9 Agustus 2024, Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat peringatan kepada para PJP untuk memastikan layanannya tidak memfasilitasi transaksi perjudian secara daring,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.

Terkini, ada 21 PJP dengan 42 Sistem Elektronik yang didaftarkan di Kementerian Kominfo.

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Kementerian Kominfo telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan PJP.

Kementerian menemukan indikasi keterkaitan pemanfaatan layanan sistem pembayaran tersebut untuk aktivitas perjudian.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi tersebut, Kementerian Kominfo meminta para penyelenggara agar melakukan pemeriksaan internal/audit terhadap layanan Sistem Elektronik secara komprehensif dan mendalam untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak dimanfaatkan untuk judi online dan/atau aktivitas ilegal lainnya.

Hasil pemeriksaan internal/audit yang dimaksud diserahkan kepada Kementerian Kominfo paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat peringatan tersebut diterima.

“Dalam hal batas waktu 7 hari tersebut Kementerian Kominfo belum menerima hasil pemeriksaan dimaksud, maka penyelenggara jasa pembayaran elektronik akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan,” kata Menkominfo Budi Arie.

Berikut data perusahaan penyedia jasa pembayaran dan nama sistem elektroniknya:

 

  1. BPR BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA – LOKET BANK JOGJA
  2. ANADANA KODE NONTUNAI – MONY UANG ELEKTRONIK
  3. ANADANA KODE NONTUNAI – MONY UANG ELEKTRONIC
  4. SAHABAT KIRIM DIGITAL – EASYLINK
  5. SAHABAT KIRIM DIGITAL – AYOLINX
  6. SINAR MERAK SANTOSO SYARIAH – SMS PAY
  7. INACASH LENTERA TEKNOLOGI – INACASH
  8. SOLUSI PEMBAYARAN NASIONAL – SPNPAY
  9. KREIGAN DIGITAL WESEL – NEXTRANS
  10. NUSAPAY SOLUSI INDONESIA – NUSAPAY
  11. SUNRATE COMMERCIAL SERVICES – SUNRATE
  12. BANK NANO SYARIAH – AIRA MOBILE
  13. KIRIMAN DANA PANDAI – KYRIM
  14. BIMASAKTI MULTI SINERGI – WINPAY
  15. ARASH DIGITAL REKADANA – SISTEM INTEGRATOR PEMBAYARAN LINTAS BATAS (CROSS BORDER PAYMENT) MENGGUNAKAN QRIS (QUICK RESPONSE INDONESIA STANDARD)
  16. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK RAKYAT INDONESIA -INTERNET BANKING WEB BANK BRI
  17. E2PAY GLOBAL UTAMA – E2PAY GLOBAL UTAMA
  18. BIMASAKTI MULTI SINERGI – BINAPAYMENT
  19. BIMASAKTI MULTI SINERGI – CIJPAY
  20. BIMASAKTI MULTI SINERGI – PAYKALTIMTARA
  21. BIMASAKTI MULTI SINERGI – KERIS
  22. BIMASAKTI MULTI SINERGI – COOPAY
  23. BIMASAKTI MULTI SINERGI – MADIUNPAY
  24. BIMASAKTI MULTI SINERGI – DELTAPAY
  25. E2PAY GLOBAL UTAMA – PT E2PAY GLOBAL UTAMA
  26. E2PAY GLOBAL UTAMA -E2PAY
  27. BIMASAKTI MULTI SINERGI -EKAPAY
  28. BANK PERKREDITAN RAKYAT EKA BUMI ARTHA – BANK EKA INTERNET BANKING
  29. GPAY DIGITAL ASIA – GAJA
  30. INTI DUNIA SUKSES – MITRA I.SAKU
  31. VISI JAYA INDONESIA – EIDUPAY
  32. BIMASAKTI MULTI SINERGI – BDS PAY
  33. BIMASAKTI MULTI SINERGI – ABAF PAY
  34. BIMASAKTI MULTI SINERGI – PANGANDARAN PAY
  35. BIMASAKTI MULTI SINERGI – MAJA PAY
  36. BIMASAKTI MULTI SINERGI – JOMBANG KITA
  37. BIMASAKTI MULTI SINERGI – GRESIK PAY
  38. BIMASAKTI MULTI SINERGI – GIANYAR PAY
  39. BIMASAKTI MULTI SINERGI – GUNUNGKIDUL PAY
  40. BIMASAKTI MULTI SINERGI – BANTEN PAY
  41. FINNET INDONESIA – APLIKASI MITRA FINPAY
  42. AIRPAY INTERNATIONAL INDONESIA – SHOPEEPAY

 

Tags: #judi online#Kominfo#pembayaran#Pemerintah#penyelenggara#takedown
Previous Post

Jelang HUT ke-79 RI di IKN, Menhub Menhub Lakukan Uji Coba Kereta Otonom

Next Post

DPP Golkar Minta Seluruh Kader Solid dan Tenang Usai Airlangga Mundur dari Ketua Umum

Next Post
DPP Golkar Minta Seluruh Kader Solid dan Tenang Usai Airlangga Mundur dari Ketua Umum

DPP Golkar Minta Seluruh Kader Solid dan Tenang Usai Airlangga Mundur dari Ketua Umum

Please login to join discussion
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Ketua Puak Melayu Indonesia : Program sedimentasi pasir laut, Anugrah Bagi Kami

Ketua Puak Melayu Indonesia : Program sedimentasi pasir laut, Anugrah Bagi Kami

3 Oktober 2024
Grace Tahir Investasi di Folkshit, Siap Memperkuat Ekosistem Kreatif

Grace Tahir Investasi di Folkshit, Siap Memperkuat Ekosistem Kreatif

27 September 2024
Sigit Danang Joyo Dianggap Layak Gantikan Firli Sebagai Ketua KPK, Ini Sepak Terjangnya

Sigit Danang Joyo Dianggap Layak Gantikan Firli Sebagai Ketua KPK, Ini Sepak Terjangnya

25 Maret 2024
CSG dan Republikorp Kembangkan Rudal Pertahanan Udara ADS-400

CSG dan Republikorp Kembangkan Rudal Pertahanan Udara ADS-400

20 April 2023

The Legend of Zelda: Breath of the Wild gameplay on the Nintendo Switch

0

Hands on: Samsung Galaxy A5 2017 review

0

The Last Guardian Playstation 4 Game review

0

Hillary Clinton in white pantsuit for Trump inauguration

0
Menteri ESDM Tegaskan Izin PT GAG Terbit Sebelum Saya Jadi Menteri

Bahlil Pastikan Stok BBM Nasional Aman 16-18 Hari

17 Oktober 2026
Eddy Soeparno Dorong Indonesia Punya One-Stop Center Kebijakan Krisis Iklim

Eddy Soeparno Dorong Indonesia Punya One-Stop Center Kebijakan Krisis Iklim

17 Oktober 2026
Ekonom UGM: Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen Tahun Ini Sulit Tercapai

Krisis Lapangan Kerja, Guru Besar UGM Dorong Penguatan Ekonomi Daerah dan Industri Padat Karya

17 Oktober 2026
Mensos Sebut Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Capai 27,3 Juta KPM

Mensos Tegaskan Digitalisasi Bansos Perkuat Akurasi dan Transparansi

17 Oktober 2026

Follow Us

Kanal

  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Headline
  • Hukum
  • Inovasi
  • Internasional
  • Nusantara
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Politik
  • Uncategorized
  • Redaksi
  • Pedoman Media SIber
  • Tentang Kami

© 2023 Imperium.id .

No Result
View All Result

© 2023 Imperium.id .