Imperium.id, Depok-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Acara Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
Hadir dalam kesempatan ini, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, dan Anggota KPU Idham Holik.
Dalam sambutan Afif mengatakan bahwa simuliasi di Kota Depok ini merupakan simulasi pertama dari beberapa simulasi yang akan dilakukan KPU menghadapi Pilkada Serentak 2024, 27 November mendatang.
Menurut Afif simulasi ini dilakukan dilakukan sebagai bagian dari upaya KPU untuk mencari hal yang paling ideal, berangkat dari pengalaman pengelolaan Pemilu 2024 dan Pilkada terakhir 2020.
Idealitas-idealitas KPU terkait penyelenggaraan pemilu, terutama teknis penyelenggaraan di TPS yang baik, efektif, efisien dan tidak terlalu melelahkan semua pihak.
“KPU dalam hal ini sebagai regulator, KPU bertanggung jawab menyiapkan teknis penyelenggaraan, agar jajaran adhoc di tingkat TPS dalam melaksanakan tugas tidak terlalu berat, lebih simpel, dan lebih sederhana. Kami tentunya ingin pilkada serentak berjalan lancar,” kata Afif, Sabtu (7/9/2024).
Lanjut dia, simulasi ini juga untuk memastikan 600 pemilih per TPS bisa berjalan dengan baik, selain itu untuk penyederhanan penghitungan suara.
“Atas nama KPU RI, kami mengucapkan terima kasih setinggi tingginya kepada semua jajaran baik di lingkungan KPU, KPU provinsi, PPK, para petugas, para pemilih yang sudah menjadi pihak terlibat dalam simulasi ini semoga apa yang dilakukan dapat bermanfaat dan berguna untuk keberlangsungan Pilkada 2024,” ujar Afif.
Sementara itu di depan awak media Idham juga menjelaskan simulasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemungutan suara, dan sampai sejauh mana tingkat akurasi petugas KPPS dalam mengadministrasikan hasil pemungutan suara.
Simulasi ini adalah simulasi pertama, karena saat ini KPU memang sedang melakukan proses legal drafting mengenai rancangan peraturan KPU tentang pemungutan penghitungan suara, maka KPU butuh untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan akurasi mengenai proses dan formulir.
“Semua catatannya mungkin selesai simulasi baru diketahui. Dan seperti yang pernah kami lakukan dalam Pemilu serentak 2024 lalu, hasil simulasi akan dipresentasikan dalam rapat konsultasi di DPR,” ungkap dia.
