Imperium.id, Jakarta- Pagu anggaran Kementerian PU Tahun Anggaran 2025 telah disepakati oleh Komisi V DPR RI menjadi sebesar Rp29,57 triliun dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan angka pagu anggaran tersebut merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Pagu DIPA Kementerian PU yang semula Rp110,95 triliun telah diefisiensikan sebesar Rp81,38 triliun, sehingga sisa total pagu setelah efisiensi adalah Rp29,57 triliun yang terdiri dari non rupiah murni Rp16,31 triliun dan rupiah murni Rp13,26 triliun,” ungkap Menteri Dody, Kamis (6/2/2025).
Efisiensi anggaran TA 2025 tersebut menyebabkan 10 perubahan pola kerja Kementerian PU yang mencakup pembatalan kegiatan fisik SYC baru dan MYC baru yang bersumber dari rupiah murni, pembatalan pembelian alat baru, penggunaan dana tanggap darurat selektif dan efisien, pembatasan perjalanan dinas, paperless office atau pengurangan belanja ATK, peniadaan kegiatan seremonial, peniadaan rapat/seminar luring, peniadaan belanja kehumasan kurang prioritas, efisiensi belanja operasional, dan efisiensi belanja non operasional.
Pada kesempatan ini, Menteri Dody juga menyampaikan realisasi serapan anggaran Kementerian PU untuk TA 2024 mencapai 93,5% atau Rp169,82 triliun dari total anggaran Rp181,62 triliun dengan capaian fisik mencapai 95,48%. Dari 2.946 paket kontraktual sebesar Rp111,65 triliun, telah terkontrak pada tahun 2024 sebanyak 2.945 paket sebesar Rp111,32 triliun atau 99,7% dari target.
Capaian ini sudah menghasilkan beberapa infrastruktur strategis yang siap diresmikan, antara lain 6 proyek strategis ketahanan pangan, 3 proyek strategis revitalisasi sekolah/madrasah, 11 proyek strategis IKN, dan 61 proyek strategis lainnya.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pada rapat kali ini hanya menyepakati nilai pagu anggaran TA 2025 saja, sedangkan untuk program kerjanya belum bisa disetujui. “Pembahasan rincian program kerjanya akan diagendakan kembali pada rapat berikutnya secara khusus bersama setiap kementerian atau lembaga,” katanya.
