Imperium.id, Jakarta– Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menggelar rapat pembahasan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kantor Kementeran Sosial (Kemensos).
Selain untuk memutus mata rantai kemiskinan, Sekolah Rakyat merupakan upaya nyata pemerintah membangkitkan masyarakat miskin dan miskin ekstrem untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
“Pertama ini (Sekolah Rakyat) adalah bentuk konkret dari upaya presiden dalam rangka memuliakan orang miskin. Yang kedua juga mendorong orang miskin untuk bangkit, untuk lebih maju, lebih berdaya, dan nanti berperan signifikan pada Indonesia emas di tahun 2045,” kata, Saifullah Yusuf, Rabu (5/3/2024).
Sekolah Rakyat merupakan upaya nyata pemerintah memutus mata rantai kemiskinan dengan cara memuliakan masyarakat miskin dan miskin ekstrem, serta mendorong untuk bangkit dan berdaya. Dengan begitu, diharapkan masyarakat miskin dan miskin ekstrem dapat mengambil peran dalam menciptakan Indonesia Emas 2045.
Senada dengan Gus Ipul, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh juga berpandangan bahwa pendidikan bagi kaum dhuafa merupakan kunci untuk mencapai Indonesia emas.
“Kejayaan Indonesia itu yang pegang kunci adalah kaum dhuafa. Kalau kaum dhuafa sudah bangkit, maka jayalah Indonesia dan kita ingin membuktikan itu,” kata Mohammad Nuh.
Menurutnya, pemerintah sudah mengambil langkah yang benar untuk membangun Sekolah Rakyat ini. Ia menambahkan menurut berbagai kajian, baik akademik maupun empirik, pendidikan terbukti merupakan salah satu faktor pemotong rantai kemiskinan.
Melalui Sekolah Rakyat inilah, Mohammad Nuh berharap kepercayaan diri masyarakat miskin dan miskin ekstrem bertumbuh dan bisa bangkit memberikan kontribusi dalam membangun Indonesia.
“Saatnya sekarang kaum dhuafa bangkit. Punya self-confidence yang kuat, punya masa depan yang sangat jelas melalui dunia pendidikan kita,” imbuhnya.
Dalam pendirian sekolah rakyat dengan konsep boarding school (asrama), Mohammad Nuh berpendapat ada berbagai aspek yang harus dipertimbangkan. Hal itu mencakup perizinan sekolah, tenaga pendidik, dan juga kurikulum. Selain itu, ia juga menambahkan tata kelola dan kendali kualitas juga penting karena menyangkut pemantauan kualitas sekolah.
Dalam pendirian sekolah rakyat, Mohammad Nuh berpendapat ada berbagai aspek yang harus dipertimbangkan. Hal itu mencakup perizinan sekolah, tenaga pendidik, dan juga kurikulum. Selain itu, ia juga menambahkan tata kelola dan kendali kualitas juga penting karena menyangkut pemantauan kualitas sekolah.
Untuk membahas seluruh aspek tersebut, Gus Ipul pun membentuk tim formatur dan Satgas Percepatan Sekolah Rakyat. Berbagai Kementerian/Lembaga yang hadir dalam rapat tersebut seperti Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas,Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Selain itu, ada pula Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Daerah serta perguruan tinggi untuk mewujudkan aspek-aspek yang dibutuhkan oleh Sekolah Rakyat.
Mensos mengungkapkan Kementerian/Lembaga ini nantinya akan tergabung ke dalam Satgas dan fokus mempersiapkan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sesuai bidang masing-masing.
“Jadi nanti Insya Allah didukung oleh kementerian, lembaga yang punya tugas dan fungsi di bidang tertentu,” tuturnya.
