Imperium.id, Jakarta– Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan bersama dengan kementerian/lembaga terkait telah melaksanakan rapat koordinasi dan meluncurkan dua desk, yaitu Desk Koordinasi Penanganan Karhutla serta Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Untuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla, leading sector-nya adalah Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, leading sector-nya adalah Menteri PPMI bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menlu.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan pada konferensi pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta.
“Sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menaruh perhatian besar terhadap kebakaran hutan yang memiliki dampak sangat luas, tidak hanya korban jiwa dan kerugian lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan karena dampak asapnya merambah lintas negara. Selain itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri yang menjadi korban trafficking/people smuggling,” ungkap Menko Polkam, Kamis (13/3/2025).
Untuk kebakaran hutan, berdasarkan prediksi BMKG, meskipun di beberapa wilayah saat ini masih dalam musim penghujan, namun sudah mulai ada beberapa titik hotspot di beberapa daerah. Oleh karena itu, pemerintah sudah mulai menyiapkan mitigasi untuk mengantisipasi bencana di musim kemarau, yaitu kebakaran hutan dan lahan.
“Kita berharap, dengan adanya desk ini, Indonesia bisa mencapai zero karhutla dan membangun sistem mitigasi serta pencegahan yang baik. Kebakaran hutan tidak hanya memiliki dampak lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik di Kawasan,” kata Menko.
Terkait pekerja migran, Presiden memberikan perhatian besar kepada para pekerja migran Indonesia, yang telah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya dan negara dalam bentuk devisa yang dikirimkan. Sebagaimana diketahui, pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa, dengan remitansi mencapai Rp255 triliun pada 2024.
Kontribusi ini sangat berarti, dan pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal dengan membentuk Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/TPPO. Untuk tahun 2024, tercatat lebih dari 40.000 kasus terkait pekerja migran, termasuk eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal.
“Oleh karenanya, pemerintah menargetkan semua kasus terkait pekerja migran dapat tertangani dengan baik dan secara bertahap terjadi penurunan jumlah kasus yang mengindikasikan efektifnya penanganan kasus pekerja migran dari hulu hingga hilir,” ujar Menko Polkam Budi Gunawan.
Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding mengatakan, jumlah pekerja migran Indonesia yang terdaftar di data BP2MI yaitu hampir 5,3 juta untuk tahun ini. Sementara data pekerja migran yang illegal ada 4,3 juta untuk tahun 2017 berdasarkan survey Bank Dunia.
Karding menyampaikan, r ata-rata masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia yaitu kekerasan, eksploitasi, bahkan human trafficking. Sementara sumber utamanya salah satunya adalah pekerja migran yang berangkat secara illegal atau non prosedural yang jumlahnya sekitar 90-95%.
“Jadi sebenarnya kunci masalah kalau kita bisa tutup yang non prosedural ini, maka tidak akan terlalu banyak masalah pekerja migran,” jelas dia.
Masalah lainnya adalah skill atau keterampilkan di mana rata-rata pekerja migran yang berangkat ke luar negeri penempatannya berdasarkan data BP2MI yaitu 80% adalah domestic worker atau pekerja di lingkungan rumah tangga dan 70% nya adalah Perempuan. Selain itu, rata-rata pendidikannya SD dan SMP, dan sedikit SMA.
Masalah lainnya itu terkait Bahasa dan mental para pekerja migran sehingga tidak sedikit pekerja migran Indonesia yang ke luar negeri pindah atau cepat ingin pulang.
