Imperium.id, Jakarta- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan hingga saat ini sudah ada 211 titik yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Dia menyebut, dari jumlah itu, 45 di antaranya sudah siap digunakan untuk menggelar Sekolah Rakyat tahap pertama. Hal ini Mensos sampaikan usai menggelar rapat bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Merah Putih, Letkol Teddy Indra Wijaya di Kantor Kemensos, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Mensos melaporkan perkembangan persiapan Sekolah Rakyat.
“Per hari ini sudah ada 45 (titik) tahap pertama yang sudah siap membuka pendaftaran siswa,” kata Saifullah Yusuf dalam keterangan resminya, Jumat (21/3/2025).
Adapun total 211 titik tersebut, 164 dinantaranya merupakan usulan dari berbagai pemerintah daerah yang terdiri dari 38 titik berupa bangunan dan 126 titik berupa tanah.
Sedangkan 45 titik yang siap digunakan untuk tahap pertama pada Juli 2025 adalah aset milik Kemensos. Rinciannya, yakni 33 sentra, 6 balai, 4 IPWL, Poltekesos, dan Pusdiklatprof. Salah satunya berlokasi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi. Kemudian, ada juga dua titik yang diusulkan oleh perguruan tinggi.
Meski demikian, Saifullah Yusuf mengatakan, jumlah tersebut masih bisa berubah. Sebab, Kemensos tetap membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengusulkan lokasi strategis pembangunan Sekolah Rakyat.
“Per hari ini sudah ada 211, nanti insya Allah, nanti malam akan ada tambahan-tambahan,” ujar dia.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan survei kelayakan terhadap lokasi yang diusulkan sebagai Sekolah Rakyat.
“Tinggal sekarang titik-titik itu perlu disurvei kelayakannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ini masih memerlukan waktu,” jelasnya.
Sekolah Rakyat terdiri dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sekolah dengan konsep asrama ini diperuntukkan bagi para calon siswa dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 hingga desil 3 berdasarkan Data Tunggal Sosial Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seluruh biaya di sekolah ini ditanggung oleh negara atau gratis. Sehingga para siswa tidak akan dikenakan biaya.
Kurikulum yang nantinya digunakan di Sekolah Rakyat adalah kurikulum nasional. Sedangkan tenaga pengajarnya yang akan direkrut merupakan guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Diutamakan adalah guru-guru PPG yang ada di sekitar lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” jelas Mensos.
