Imperium.id, Jakarta- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mendorong agar pembahasan paket undang-undang politik, termasuk revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu, dapat dimulai lebih awal pada tahun 2025.
Menurutnya, percepatan pembahasan regulasi tersebut penting agar partai politik calon peserta pemilu memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru yang akan diberlakukan.
“RUU politik kemungkinan baru akan dibahas dalam waktu dekat pada tahun 2025 ini. Saya kira momentumnya belum tiba, tetapi kami akan mendorong agar pembahasan paket undang-undang politik baik RUU Partai Politik maupun RUU Pemilu bisa dilakukan secepat mungkin. Lebih cepat, tentu lebih baik,” ujar Muzani di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Ia menilai percepatan tersebut akan memberikan kepastian hukum dan ruang adaptasi yang cukup bagi seluruh pemangku kepentingan pemilu, termasuk partai politik, akademisi, dan masyarakat sipil.
Terkait dengan wacana peningkatan bantuan keuangan untuk partai politik, Muzani menyatakan bahwa hal tersebut akan menjadi bagian dalam pembahasan revisi UU Partai Politik.
Ia bahkan membuka kemungkinan adanya kajian baru terkait sumber-sumber pendanaan alternatif, termasuk peluang bagi partai politik untuk memiliki badan usaha.
“Nanti akan kita bahas, misalnya apakah dimungkinkan bagi partai politik memiliki badan usaha atau tidak. Kajian ini harus dimulai sejak sekarang agar semua pemangku kepentingan baik partai politik itu sendiri, akademisi, maupun masyarakat dapat memberikan masukan,” jelasnya.
Muzani menekankan bahwa semua usulan tersebut harus dirumuskan dengan rambu-rambu yang jelas agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.
