Imperium.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar pitching session proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangkaian International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, bertempat di Murai Room, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.
Sesi ini menjadi ajang strategis untuk mempertemukan pemerintah dengan mitra potensial dari sektor swasta dalam membangun infrastruktur nasional yang berkelanjutan.
Menteri PU Dody Hanggodo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan mitra internasional dalam mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Menteri Dody mengungkapkan bahwa kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional mencapai Rp1.900 triliun, sementara kapasitas pembiayaan pemerintah hanya sekitar 60%.
“Kami memiliki total 55 proyek dengan skema KPBU yang siap ditawarkan. Dan pada forum ICI ini, 9 proyek KPBU senilai Rp90 triliun akan dibuka untuk investasi. Mari kita bangun infrastruktur yang lebih cerdas, hijau, dan inklusif bersama-sama,” ujar Menteri Dody dalam Pembukaan ICI 2025, Kamis (12/6).
Dalam pitching session ini, Kementerian PU diwakili oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, yakni Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Harya Muldianto, serta Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga, Erna Wijayanti. Keduanya memaparkan sejumlah proyek KPBU prioritas yang siap ditawarkan kepada investor, khususnya di sektor jalan dan sumber daya air.
Hadir pula para pemangku kepentingan dari berbagai instansi, termasuk Project Manager PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Ananda Laksmi, dan Perencana Ahli Muda, Anggota Tim KPBU Manggar Irena Febriani Dewi yang turut menyampaikan peluang kerja sama dan investasi bagi TPAS Manggar, Balikpapan.
Dalam paparannya, Harya Muldianto menyampaikan potensi pemanfaatan bendungan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air (hydropower) dan pembangkit listrik tenaga surya terapung (floating photovoltaic). Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan pembangunan 259 bendungan di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, hanya 73 bendungan yang dinilai memiliki potensi signifikan untuk hydropower, dan baru 34 bendungan yang masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). “Sebenarnya seluruh bendungan memiliki potensi hydropower, namun yang layak untuk investasi biasanya memiliki kapasitas di atas 1 MW, dan itu baru 34 bendungan,” ujar Harya.
Dalam sesi ini, Kementerian PU menawarkan 5 bendungan potensial untuk investasi, yakni Bendungan Way Sekampung di Lampung (5,4 MW), Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan (2,7 MW), Bendungan Cipanas (3 MW) dan Bendungan Leuwikeris (7,4 MW) di Jawa Barat, serta Bendungan Karalloe di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Erna Wijayanti dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga menjelaskan peluang investasi di sektor jalan tol.
“Kementerian PU membuka tiga proyek KPBU jalan tol, yaitu Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi di Provinsi Bali sepanjang 96,84 km, Jalan Tol Pejagan – Cilacap di Jawa Tengah sepanjang 95,39 km, dan Jalan Tol Sentul – Karawang di Jawa Barat sepanjang 60,36 km. Ketiga ruas tersebut dirancang untuk mendukung konektivitas regional dan memperlancar arus logistik,” terang Erna.
Di sektor pengelolaan sampah, Irena Febriani dari Pemerintah Kota Balikpapan memaparkan potensi kerja sama KPBU untuk proyek Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar di Kalimantan Timur. Proyek ini akan menggunakan teknologi incinerator dan landfill mining, dengan masa konsesi selama 23 tahun — terdiri dari 3 tahun masa pra-konstruksi dan konstruksi serta 20 tahun masa operasi dan pemeliharaan.
Melalui forum ini, Kementerian PU berharap proyek-proyek infrastruktur yang ditawarkan dapat menarik minat investor domestik dan asing serta mempercepat penyediaan layanan infrastruktur dasar yang andal dan berkelanjutan. ICI 2025 juga merupakan sarana strategis untuk membangun ekosistem investasi yang terbuka, transparan, dan kolaboratif di sektor infrastruktur nasional.
