KKP Pastikan Aspek Keberlanjutan di Program Kampung Nelayan Merah Putih

Imperium.id, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih sampai tahun 2027 mengedepankan aspek keberlanjutan (sustainability), tidak sebatas membangun infrastruktur dan menyiapkan sarana prasana produksi.

“Kampung Nelayan Merah Putih ini bukan sebatas proyek membangun, tapi bagaimana memastikan pembangunan yang dilakukan menghasilkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin dalam talkshow Morning Sea di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

KKP menerima 910 proposal pengajuan menjadi lokasi pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih dari berbagai daerah di Indonesia. Ratusan proposal itu tengah ditelaah untuk mengetahui besarnya potensi, keberterimaan masyarakat, sampai status lahan yang diusulkan menjadi lokasi pembangunan KNMP.

Doni menegaskan telaah mendalam penting dilakukan agar pelaksanaan program tepat sasaran. Program pembangunan kampung nelayan yang keberhasilannya telah teruji di Biak, Papua ini bertujuan menghadirkan kemandirian masyarakat pesisir, peningkatan produktivitas, serta kesejahtaraan.

Program Berkelanjutan

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda menambahkan, pada tahap awal pelaksanaan program KNMP pihaknya akan memilih 100 kampung yang benar-benar siap dilakukan pembangunan. Aspek sosial, potensi, produktivitas, serta status lahan menjadi pertimbangan utama.

“Dari survei yang kami lakukan, dan sejumlah proposal yang telah kami telaah, persoalannya banyak daerah yang diajukan tapi lahannya belum clear. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri, karena kami tidak mungkin membangun di lokasi yang tidak jelas kepemilikannya,” ungkap Trian pada talkshow serupa.

Pembangunan KNMP tahun 2025 menyasar 100 kampung, dan 1000 kampung lainnya akan dilanjutkan pada tahun 2026 sampai 2027. Selain wilayah pesisir, program KNMP menyasar kampung budidaya yang mayoritas masyarakatnya adalah pembudidaya. Pengelolaan KNMP selanjutnya akan melibatkan koperasi sebagai penggerak usaha.

Untuk memastikan program KNMP berjalan berkelanjutan, KKP tidak sebatas membangun infrastruktur dan sarana prasana produksi, melainkan melakukan pendampingan dan rekayasa sosial. Hal ini untuk memastikan kegiatan usaha dari hulu hingga hilir yang terintegrasi dalam satu kampung berjalan berkesinambungan.

Selain itu, KKP akan memaksimalkan peran ribuan penyuluh perikanan untuk mendampingi masyarakat di lokasi KNMP. “Kita tidak ingin hanya membangun, tapi bersama-sama masyarkat untuk bertumbuh sehingga seluruh struktur komunitas masyarakat kita punya kemandirian dari apa yang sudah kita bangun,” ungkap Trian.

Dukungan Stakeholder

Program KNMP mendapat dukungan positif dari para stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, swasta, hingga masyarakat. PT Pertamina Patra Niaga misalnya, siap mendukung pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di lokasi KNMP, termasuk menjembatani penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi ke nelayan.

“Pada prinsipnya kalau memang dibutuhkan dibangun SPBN di wilayah tersebut, kami siap support. Tentu saja dengan syarat dan ketentuan, karena kita harus menjamin bahwa mitra, baik itu koperasi maupun bahan usaha yang menjalankan SPBN, secara keekonomian mereka mendapat benefis supaya sustain. Kemudian perizinannya,” ungkap VP Retail Fuel Sales PT Pertamina Patra Eko Ricky Susanto.

Sementara itu, Carno perwakilan nelayan dari Desa Cikiruhwetan, Pandeglang berharap program KNMP dapat menyelesaikan persoalan abrasi yang melanda permukiman warga desa. Selain itu, sejumlah nelayan di tempatnya tinggal mengalami kesulitan mengakses BBM bersubsidi khususnya untuk kapal nelayan di atas 10 GT. “Kami sangat setuju dan akan mensosialisasikan program ini ke temen-temen nelayan yang lain,” ungkapnya.