Imperium.id, Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menjalin kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Aceh, terkait pengelolaan lahan pertanian dan peternakan milik negara seluas 344 hektare.
Penandatanganan kesepakatan berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus mengoptimalkan aset negara agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menjaga aset milik negara.
“Semangat ini harus kita realisasikan karena pemerintah tidak boleh kalah dalam menggunakan aset. Lahan ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung ketahanan nasional,” ujar Agung.
Agung juga menyebut pentingnya dukungan berbagai pihak, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepolisian, Kodim, dan Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan lahan secara komprehensif.
Sementara itu, Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengamankan dan memanfaatkan aset pemerintah pusat tersebut.
“Saya berkewajiban menyelamatkan aset pemerintah karena pemerintah tujuannya untuk menjaga rakyat. Kami sudah bertekad bulat untuk menyelamatkan aset Kementerian Pertanian,” katanya.
Tagore menambahkan bahwa pihaknya siap mendukung berbagai program pemerintah pusat yang akan dilaksanakan di wilayahnya. “Program Bapak Presiden, Menteri, dan Dirjen akan kami dukung sepenuhnya di Bener Meriah,” ujarnya.
Kementerian Pertanian juga menugaskan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Indrapuri untuk menjadi pelaksana teknis di lapangan, bekerja sama dengan tim Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
Kesepakatan ini menjadi titik awal bagi pembangunan kawasan pertanian dan peternakan terpadu berbasis optimalisasi aset negara. Kementan berharap kerja sama ini dapat menjadi model nasional yang mendukung produktivitas pangan dan peningkatan kesejahteraan petani serta peternak lokal.
