Imperium.id, Jakarta – Komitmen negara dalam menjaga stabilitas pangan nasional kembali dikuatkan lewat sinergi strategis antara Perum BULOG dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Dalam agenda Analisa dan Evaluasi (Anev) hari Senin (4/8/2025), yang dihadiri langsung oleh Direksi BULOG dan Kapolri beserta jajarannya, disepakati langkah-langkah kolaboratif untuk mempercepat penyerapan jagung, penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), serta pendistribusian Bantuan Pangan (Banpang) ke seluruh pelosok negeri.
“Kolaborasi antara BULOG dan Polri tidak hanya mempercepat penyaluran beras SPHP yang saat ini menjadi andalan pemerintah untuk menjaga harga pangan tetap stabil, tetapi juga memperkuat distribusi bantuan pangan kepada masyarakat rentan serta mendukung percepatan serapan jagung lokal. Kami mengapresiasi langkah sigap Polri, dari tingkat pusat hingga ke Polda dan Polres, dalam mendukung misi ketahanan pangan nasional ini,” tegas Direksi BULOG.
Dalam forum tersebut, Kapolri menegaskan pentingnya seluruh jajarannya, mulai dari Kapolda hingga Kapolres/Polresta di seluruh Indonesia, untuk memberi perhatian khusus terhadap agenda pangan.
Mengingat data BPS menunjukkan bahwa puncak serapan jagung nasional terjadi pada kuartal ketiga (Agustus–September). Kapolri meminta Polri turut aktif memfasilitasi serapan jagung ke BULOG di tingkat daerah. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi lintas institusi guna memastikan program Banpang dan SPHP dapat menjangkau masyarakat secara cepat, tepat, dan efisien.
Sinergi ini hadir dalam tiga pilar utama yang saling melengkapi:
1. Percepatan Penyerapan Jagung
BULOG menargetkan serapan jagung sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Jagung menjadi komoditas penting, tak hanya untuk kebutuhan pangan tetapi juga sebagai bahan baku utama pakan ternak yang sangat memengaruhi harga daging dan telur. Keterlibatan aktif Polri, khususnya dalam pengamanan distribusi dan pendampingan terhadap petani, diharapkan bisa memaksimalkan serapan saat panen raya berlangsung.
“Jagung tidak boleh hilang dari radar ketahanan pangan kita. Kami ingin memastikan petani punya pasar yang jelas dan harga yang adil. Dengan pendampingan dari Polri, kami bisa bergerak lebih cepat, lebih aman, dan lebih terkoordinasi,” jelas Direktur Pengadaan Perum BULOG, Prihasto Setyanto.
2. Optimalisasi Penyaluran Beras SPHP
SPHP adalah salah satu instrumen pemerintah yang dijalankan oleh BULOG untuk menahan laju inflasi harga beras. Dengan sinergi bersama Polri, distribusi SPHP dapat diperluas memanfaatkan Koperasi yang dimiliki Polri dan pelaksanaan GPM (Gerakan Pangan Murah) ditiap satuan Polri.
Perwakilian Tim BULOG menyatakan bahwa keberhasilan SPHP tak hanya dilihat dari volume penyaluran, tetapi dari seberapa tepat program ini menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Kami sangat terbantu oleh keterlibatan Polri dalam pengawasan di lapangan. Ini penting untuk menjaga integritas program dan menjamin manfaat SPHP sampai ke tangan masyarakat,” ujar Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Mokhamad Suyamto.
3. Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan
Tahun ini, BULOG dipercaya menyalurkan Banpang berupa beras kepada lebih dari 18,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. Dengan cakupan distribusi yang luas dan tantangan geografis yang beragam, keterlibatan Polri dalam pengamanan distribusi menjadi kunci keberhasilan di lapangan.
“Bantuan pangan ini menyasar warga dengan tingkat kerentanan tertinggi. Dalam proses distribusi, kecepatan dan ketepatan sangat menentukan. Kami berterima kasih kepada Polri yang selalu hadir mengawal program ini dari gudang hingga titik bagi,” terang Suyamto.
Polri dan BULOG juga bersepakat untuk membentuk mekanisme evaluasi berkala terhadap kinerja penyerapan jagung, penyaluran SPHP, dan distribusi Banpang. Hal ini penting agar setiap hambatan di lapangan dapat segera direspons secara cepat dan tepat.
Melalui kerja sama dengan Polri, Bulog semakin optimistis terhadap keberhasilan misi besar mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh, adil, dan merata. Tak hanya menjaga harga, tetapi juga menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
