Imperium.id,Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan audiensi dengan jajaran Perum Bulog di Kantor Pusat Bulog Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (20/8/2025), membahas peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat komunikasi publik kepada masyarakat, sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
“Bulog pada prinsipnya bukan hanya operator logistik, tetapi garda depan negara dalam memastikan pangan pokok selalu tersedia bagi masyarakat. Dengan adanya Inpres 6/2025, mandat kami semakin kuat: menjaga stabilitas harga, ketersediaan beras yang cukup, dan kualitas yang sesuai standar. Karena itu, edukasi publik menjadi penting agar masyarakat memahami peran Bulog sekaligus merasa terlindungi sebagai konsumen,” tegas Direktur SDM dan Umum Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto.
YLKI menilai audiensi ini penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait isu beras yang kerap muncul di ruang publik. “Pengaduan konsumen biasanya terkait kualitas beras, keterjangkauan harga, dan ketersediaan di pasar. Audiensi ini memberi kesempatan bagi kami untuk berdialog langsung dengan BULOG agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, tidak terjebak isu simpang siur, serta lebih memahami hak-haknya sebagai konsumen,” ujar Niti Emiliana, Ketua Pengurus Harian YLKI.
Dalam pertemuan itu, Bulog menjelaskan berbagai langkah yang telah dijalankan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Di tingkat hulu, Bulog aktif menyerap gabah petani melalui mekanisme Harga Pembelian Pemerintah (HPP) guna melindungi pendapatan petani sekaligus menjaga rantai pasok. Di tingkat hilir, BULOG menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, serta distribusi dalam kondisi darurat bencana.
Selain itu, Bulog terus memperkuat infrastruktur pangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini BULOG mengelola lebih dari 1.500 gudang dengan kapasitas mencapai 3 juta ton, dilengkapi sentra penggilingan padi dan jaringan distribusi yang luas.
Lebih dari 28 ribu outlet Rumah Pangan Kita (RPK) juga beroperasi sebagai ujung tombak pelayanan langsung ke masyarakat. Transformasi digital dilakukan melalui aplikasi Mitra Tani untuk pencatatan hasil panen, sistem ERP untuk manajemen logistik, hingga Aplikasi MyRPK yang memudahkan konsumen membeli beras dan produk Bulog secara transparan dan efisien.
YLKI menekankan pentingnya keberlanjutan edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa Bulog hadir bukan sekadar sebagai penyedia beras, melainkan juga penjaga stabilitas pangan nasional. “Masyarakat perlu diyakinkan bahwa negara hadir melalui Bulog untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga kesejahteraan petani. Transparansi informasi dan komunikasi publik yang intensif akan menjadi fondasi agar konsumen merasa tenang dan terlindungi,” jelas *Niti Emiliana.*
Audiensi ini juga memberikan pemahaman atas standar kualitas beras Cadangan Beras Pemerintah yang dimanfaatkan untuk penyaluran kepada masyarakat dalam rangka menjaga keterjangkauan. “Standar kualitas beras CBP hasil pembelian petani dalam negeri adalah pada derajat sosoh minimal 95% dan broken (beras pecah) maksimal 25%, serta standar lainnya, “jelas Sudarsono.
Tidak ada syarat varietas terrtentu yang harus diserap Bulog sebagai CBP sehingga dengan banyaknya varietas gabah yang ada di Indonesia, maka stok CBP juga akan beragam jenisnya, rasanya, dan tingkat kepulenannya di masing-masing daerah. Hal ini berbeda dengan standar kualitas beras impor yang masih menjadi stok CBP dengan derajat sosoh 100% dan broken 5%.
Meskipun terdapat perbedaan kualitas namun dipahami bersama bahwa beras CBP dari penyerapan petani dalam negeri perlu mendapatkan penghargaan sebagai jerih payah anak negeri sendiri yang perlu digaungkan bersama oleh berbagai pihak.
Tiga isu dasar dalam permasalahan pangan juga menjadi perhatian bersama antara Bulog dan YLKI yaitu (i) isu beras DN dan LN yang perlu dikembangan dalam promosi beras petani dalam negeri sebagai nasionalisme konsumen, (ii) isu diversifikasi sumber karbohidrat dengan sumber pangan lain berbasisi pangan lokal; dan (iii) isu paradigma gizi sehat melalui proporsi karbohidrat, protein, dan lemak yang seimbang (Isi piringku – my plate). Ketiga isu ini membutuhkan kampanye bersama para pihak.
Dengan audiensi ini, Bulog menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi penopang utama cadangan pangan pemerintah sekaligus mitra konsumen dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Implementasi Inpres 6/2025 diharapkan tidak hanya memperkuat daya beli masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pangan negara.
