Imperium.id, Jakarta-Pemerintah segera melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) pada September 2025.
Uji coba perdana akan dilakukan di Kabupaten Banyuwangi sebagai pilot project nasional. Untuk tahap awal, digitalisasi Bansos akan diterapkan untuk bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
Melalui mekanisme baru ini, penyaluran bansos akan berbasis sistem digital yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam pemutakhiran data.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan, digitalisasi bansos menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi, objektivitas, sekaligus memperluas partisipasi masyarakat.
“Kita ingin masyarakat ikut serta dalam pemutakhiran data lewat teknologi yang sudah disiapkan. Mereka bisa mengusulkan, bisa menyanggah, bahkan mengusulkan dirinya sendiri. Nanti yang menentukan layak atau tidak layak adalah sistem, bukan lagi orang ketemu orang,” ujar Gus Ipul usai membuka kegiatan Pelatihan Pengelola Keuangan Sekolah Rakyat di Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Digitalisasi bansos merupakan langkah awal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Program ini dikerjakan bersama dengan sejumlah kementerian terkait untuk memastikan integrasi data, pemanfaatan teknologi, dan tata kelola yang transparan serta akuntabel.
Pemanfaatan teknologi, menurut Gus Ipul, akan mengurangi potensi subjektivitas dalam proses verifikasi bansos.
“Kalau teknologi yang memilih, hasilnya akan lebih objektif. Unsur subjektif akan hilang, meskipun tentu teknologi ada kekurangannya. Itu sebabnya, kekurangan ini akan kita backup dengan ground check atau pengecekan langsung di lapangan,” jelasnya.
Mensos menambahkan, uji coba digitalisasi bansos sudah disiapkan secara bertahap. Pada minggu kedua September 2025 ini uji coba mulai dilakukan. Masyarakat diajak memanfaatkan smartphone miliknya untuk ikut dalam proses ini.
“Tentu akan ada kendala, misalnya warga yang belum terbiasa menggunakan smartphone. Itu nanti akan didampingi oleh pendamping PKH maupun staf kelurahan,” kata dia.
Kemensos bersama pemerintah daerah akan mengarahkan seluruh sumber daya yang ada untuk membantu masyarakat dalam beradaptasi dengan sistem baru ini.
“Insya Allah kalau ini bisa berjalan berkelanjutan, maka kita akan memiliki data yang lebih akurat. Kalau datanya akurat, intervensi juga akan akurat. Dan kalau intervensinya akurat, setiap tahun akan terukur berapa keluarga yang bisa kita dorong untuk naik kelas,” tambah Mensos.
Digitalisasi bansos diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengelolaan bantuan sosial di Indonesia. Selain memastikan bantuan tepat sasaran, sistem ini juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga integritas data bansos.
