Imperium.id, Jakarta – Harapan baru bagi kebangkitan peternakan babi di Indonesia Timur mengemuka saat Kementerian Pertanian (Kementan) bertemu dengan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPP PATRIA).
Berbagai isu strategis mengenai pembangunan subsektor peternakan babi di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) mejadi pembahasan menarik dalam pertemuan tersebut.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya mencari solusi bersama melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait pembangunan subsektor peternakan babi.
“Kami memahami bahwa babi bukan sekadar komoditas, tetapi juga memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang penting bagi masyarakat di Indonesia Timur. Karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memulihkan populasi, memperbaiki sistem budidaya, serta memastikan kesehatan hewan terjaga,” kata Agung dalam pertemuan dengan DPP PATRIA di Kantor Pusat Kementan pada Jumat (12/9/2025).
Agung menambahkan, Kementerian Pertanian akan menyiapkan langkah-langkah penguatan program kesehatan hewan, peningkatan kualitas genetik, hingga pengembangan fasilitas inseminasi buatan khusus babi. Upaya ini, menurutnya, sejalan dengan visi pembangunan peternakan nasional yang inklusif dan berbasis kearifan lokal. Hal lainnya yang dibahas adalah potensi ekspor produk babi Indonesia, khususnya ke Timor Leste, serta peluang pengembangan industri pengolahan yang dapat mendukung peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan peternak.
Ketua DPP PATRIA, Agustinus Tamo Mbapa, menyampaikan bahwa kedatanganya bertujuan untuk bertukar pikiran dengan pemerintah terkait tantangan yang dihadapi peternakan babi. Salah satu isu utama adalah serangan virus African Swine Fever (ASF) yang sejak 2019 telah mengurangi populasi babi nasional hingga hampir 50 persen.
“Dari penurunan populasi ini berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat di kawasan timur Indonesia, di mana babi memiliki peran penting, tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari budaya dan kehidupan sosial,” ujarnya.
Selain dampak ASF, beliau juga menyoroti persoalan keterbatasan akses vaksin, serta masih rendahnya produktivitas peternak rakyat. Mereka mendorong adanya program pemulihan populasi babi, peningkatan akses bibit unggul, penerapan biosekuriti, serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan usaha peternakan babi rakyat.
Kementerian Pertanian menegaskan akan menindaklanjuti masukan yang disampaikan DPP PATRIA dengan melakukan kajian lebih mendalam, termasuk mendorong forum lanjutan yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, asosiasi, dan pelaku usaha dalam pengembangan peternakan babi di Indonesia.
