Imperium.id, Jakarta- Kemandirian bangsa tak cukup hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
Kemandirian sejati muncul ketika kekayaan alam dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi dengan nilai tambah tinggi. Pemerintah secara tegas akan melanjutkan agenda hilirisasi sebagai salah satu instrumen penting atas pengelolaan sumber daya alam untuk menyejahterakan masyarakat.
“Strategi hilirisasi dipandang penting untuk melepaskan Indonesia dari jebakan ekspor bahan mentah dan memperkuat posisi tawar di rantai nilai global,” jelas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (21/10).
Kebijakan hilirisasi, sambung Bahlil, dipandang sebagai amanah konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini menjadi landasan kebijakan yang mendorong pengolahan sumber daya di dalam negeri.
“Presiden Prabowo telah menegaskan jalan menuju kedaulatan energi dan kemajuan ekonomi tidak boleh lagi samar. Negara mesti hadir dengan kepemimpinan yang tegas, berpijak pada konstitusi,” ungkap Bahllil.
Untuk mempercepat hilirisasi, pemerintah melalui Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menyiapkan 18 proyek prioritas senilai lebih dari Rp618 triliun, yang nantinya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Rinciannya meliputi 8 proyek sektor minerba, 2 proyek transisi energi, 2 proyek ketahanan energi, 3 proyek hilirisasi pertanian, dan 3 proyek hilirisasi kelautan dan perikanan dengan 67 persen lokasi proyek berada di luar Pulau Jawa.
Proyek-proyek ini dirancang untuk membangun rantai nilai industri di dalam negeri sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. Inisiatif yang dikembangkan mencakup pengembangan industri alumina, mangan sulfat, stainless steel slab, modul surya, bioavtur, hingga fasilitas penyimpanan minyak, serta proyek lain di sektor kelautan, kehutanan, dan pertanian.
Peresmian smelter emas PT Freeport Indonesia, misalnya, menjadi penanda penguatan rantai industri pertambangan. Sementara ekosistem industri baterai kendaraan listrik berkapasitas 15 gigawatt menjadi penentu arah manufaktur kendaraan masa depan.
Selain mengubah struktur industri, program hilirisasi juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Kementerian ESDM telah menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi puluhan ribu tenaga kerja di sektor energi dan pertambangan untuk memenuhi kebutuhan industri masa depan.
“Lebih dari 276.000 peluang kerja baru tercipta dari proyek-proyek hilirisasi tersebut. Langkah ini membuka ruang bagi generasi muda menjadi bagian dari era industrialisasi nueva yang berbasis teknologi dan nilai tambah,” ujar dia.
Hilirisasi bukan lagi sekadar gagasan, melainkan strategi nyata agar terlepas dari kutukan sumber daya.
“SDA tidak boleh menjadi pencipta ketimpangan, tetapi wajib menjadi sumber kemakmuran,” tegas Bahlil.
Melalui pengelolaan SDA secara mandiri menjadi produk bernilai tinggi, Indonesia tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga merebut kembali posisi strategisnya di pasar global. Harapan pemerintah hilirisasi menjadi jalan untuk memperkuat ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menegaskan kedaulatan bangsa.
