KKP Luncurkan Manual Pengukuran Karbon Biru Lamun Nasional

Imperium.id,Jakarts — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Manual Pengukuran Karbon Biru Lamun sebagai pedoman teknis standar untuk memperkuat kredibilitas data, efektivitas konservasi, dan kontribusi Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim. Manual ini menjadi rujukan nasional pertama untuk pengukuran cadangan karbon pada ekosistem padang lamun di seluruh wilayah pesisir Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara menyatakan bahwa manual ini merupakan langkah penting untuk mendorong tata kelola karbon biru yang kredibel dan berbasis sains. “Kita membutuhkan data yang terukur, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan agar Indonesia dapat berperan lebih besar dalam mitigasi iklim dan perdagangan karbon global. Manual ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat aksi konservasi berbasis bukti,” ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Dia menambahkan bahwa upaya ini sejalan dengan semangat kolaborasi lintas sektor. Penguatan ekonomi biru membutuhkan sinergi antara pemerintah, daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. “Pemanfaatan karbon biru harus memastikan keberlanjutan ekosistem sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah pesisir,” lanjutnya.

Indonesia memiliki keanekaragaman lamun yang tinggi dengan 15 spesies dari sekitar 60 spesies lamun di seluruh dunia hidup di perairan Indonesia. Spesies lamun paling banyak ditemui adalah Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata, dan Cymodocea serrulata (IDN Times, 2023). Ekosistem lamun dikenal sebagai penyerap karbon yang sangat efisien, terutama pada sedimen yang mampu menyimpan karbon dalam jangka waktu ribuan tahun apabila habitat tetap terjaga. Secara global, padang lamun menyumbang 10–18% cadangan karbon laut dangkal meski hanya menutupi kurang dari 0,2% dasar laut (Duarte et al., 2013).

Namun, saat ini banyak padang lamun di berbagai wilayah pesisir Indonesia menunjukkan tanda-tanda penurunan kondisi akibat tekanan antropogenik seperti alih fungsi pesisir, pencemaran, praktik penangkapan ikan destruktif, serta dampak perubahan iklim. Kerusakan tersebut tidak hanya menghilangkan fungsi ekologis lamun, tetapi juga berpotensi melepaskan kembali karbon sedimen ke atmosfer, sehingga mengancam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Sebagai wujud penguatan kebijakan iklim, Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi strategis, termasuk Perpres No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Permen KP No. 1 Tahun 2025, dan Kepmen KP No. 52 Tahun 2024 terkait peta jalan mitigasi perubahan iklim sektor kelautan dan perikanan. Regulasi tersebut menempatkan ekosistem lamun sebagai aset penting dalam skema perdagangan karbon berbasis konservasi dan restorasi.

Meskipun regulasi telah tersedia, tantangan implementasi masih muncul terutama dalam standar metode pengukuran, kapasitas teknis lembaga, dan keterbatasan data biofisik nasional. Perbedaan pendekatan survei dan analisis kerap menghambat konsistensi data, sehingga diperlukan pedoman teknis terstandar yang dapat digunakan secara nasional.

Direktur Konservasi Ekosistem, Firdaus Agung, menyampaikan Manual Pengukuran Karbon Biru Lamun disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan panduan terintegrasi mulai dari tahap persiapan survei, pengambilan sampel lapangan, analisis laboratorium, perhitungan cadangan karbon, hingga pelaporan dan manajemen data. Penyusunan manual melibatkan peneliti, akademisi, dan praktisi konservasi pesisir.

“Penerapan manual ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas inventarisasi karbon biru, mendorong efisiensi program konservasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam mekanisme perdagangan karbon internasional. Data karbon biru yang kredibel juga menjadi kunci dalam membuka peluang investasi berbasis konservasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir berkelanjutan” ungkapnya.

KKP menegaskan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola sumber daya laut melalui pendekatan berbasis sains, kolaborasi, dan inovasi teknologi. Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk memperkuat ekonomi biru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mempercepat pencapaian target iklim nasional.