Imperium.id,Jakarta — Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, atau yang lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto menegaskan pentingnya penguatan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) untuk menjaga produktivitas ternak sekaligus melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBV) Wates, Jumat (30/1/2026).
Kunjungan kerja itu difokuskan pada pendalaman kebijakan pengendalian PHMS dalam mendukung peningkatan produktivitas ternak serta percepatan swasembada daging dan susu nasional.
“Subsektor peternakan nasional hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain manajemen usaha peternakan yang masih bersifat tradisional, meningkatnya biaya pakan, serta ancaman PHMS yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu ketahanan pangan nasional,” ujar Titiek.
Ia menekankan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjadi salah satu PHMS yang perlu terus diwaspadai. Pengalaman kejadian PMK sebelumnya dinilai menjadi pelajaran penting akan perlunya sistem kesehatan hewan yang kuat, terpadu, dan berkelanjutan, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga pengendalian.
Dalam konteks tersebut, Titiek menilai BBV Wates memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan bersama Badan Karantina Indonesia. Balai ini tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan laboratorium dan diagnostik, tetapi juga berperan dalam surveilans, monitoring lalu lintas hewan, serta pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha peternakan.
“Balai ini tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan laboratorium dan diagnostik, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan surveilans, monitoring lalu lintas hewan, serta pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha peternakan,” ujarnya.
Karena itu, Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK, serta perhatian terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) peternakan yang berperan penting dalam deteksi dini penyakit hewan.
Dari sisi pemerintah, Kementerian Pertanian menegaskan pengendalian PHMS merupakan pilar utama perlindungan peternak. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menyatakan sistem kesehatan hewan yang kuat akan berdampak langsung pada peningkatan produksi ternak dan ketahanan pangan nasional.
“Kami meyakini bahwa dengan dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi IV DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian PHMS dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Agung.
Komisi IV DPR RI juga menyatakan kesiapan mendukung perbaikan sarana dan prasarana balai veteriner serta pemenuhan kebutuhan vaksinasi PMK. DPR RI menilai keberhasilan pengendalian penyakit hewan tidak hanya berdampak pada kesehatan ternak, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan peternak.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI meninjau langsung fasilitas laboratorium dan mekanisme pelayanan diagnostik di BBV Wates. DPR RI mengapresiasi kinerja jajaran Kementerian Pertanian dalam menjaga kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
Bagi peternak, penguatan pengendalian penyakit hewan memberikan kepastian usaha karena risiko penyakit dapat ditekan, produktivitas ternak terjaga, dan aktivitas produksi berlangsung lebih aman. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan DPR RI guna mewujudkan sistem peternakan nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
