Imperium.id, Jakarta- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menginstruksikan jajarannya untuk tetap memberikan pelayanan selama Idul Fitri 2026.
Ia menegaskan, libur Lebaran tidak berarti berhentinya layanan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Libur boleh berjalan, tetapi pelayanan tidak boleh berhenti. Seluruh eselon I dan II harus memastikan unit kerja tetap siaga, jalur komunikasi aktif dan keputusan bisa diambil cepat bila diperlukan,” ujar Mensos dalam Rapat Pimpinan Kemensos di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico serta seluruh pejabat Kemensos.
Dia melanjutkan, di tengah sukacita hari raya, kita diingatkan untuk tetap ada bagi mereka yang belum sepenuhnya merasakan bahagia hari raya.
“Lebaran menjadi penegas bahwa di saat banyak yang masih membutuhkan, Kementerian Sosial akan selalu ada untuk mereka. Ini buat pengingat bagi kita semua,” kata Gus Ipul.
Untuk memastikan layanan tetap berjalan, Gus Ipul meminta jajarannya untuk memperkuat kesiapsiagaan dan ketersediaan petugas piket. Ia memerintahkan pejabat sentra, balai, maupun unit layanan agar mengecek ulang kesiapan personel serta dukungan operasional.
Kesiapsiagaan ini terutama ditujukan untuk layanan kelompok rentan, seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, anak-anak rentan, masyarakat miskin ekstrem, korban bencana, dan warga terlantar agar tidak terabaikan selama libur Lebaran.
“Antisipasi kedaruratan sosial dan bencana, potensi bencana, kecelakaan, gangguan mobilitas dan kedaruratan sosial harus diantisipasi sejak dini. Cek kembali buffer stock, logistik bantuan, kesiapan petugas, dan kecepatan distribusi,” Gus Ipul mengingatkan.
Lebih lanjut, layanan darurat bagi masyarakat, seperti command center, call center, WA center dan kanal media sosial harus aktif 24 jam untuk menerima aduan, laporan maupun kebutuhan rujukan sosial.
Selanjutnya, Gus Ipul juga menginstruksikan jajarannya menjaga kelancaran penyaluran bansos dan program sosial.
“Pastikan penyaluran bansos dan layanan program sosial tidak terganggu libur panjang. Hak KPM tidak boleh tertunda karena lemahnya biokrasi,” tegasnya.
Tak lupa, Gus Ipul juga meminta pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tetap berjalan selama libur Lebaran.
Dia juga mengingatkan jajarannya menjaga integritas dan keteladanan selama masa libur lebaran. Di antaranya dengan menghindari penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas jabatan seperti penggunaan kendaraan dinas.
“Kendaraan dinas pelat merah maupun (pelat) ZZH harus diparkir, tidak digunakan mudik selama libur Lebaran, kecuali untuk tugas resmi dengan izin,” jelas Gus Ipul.
Sementara itu, terkait dinamika konflik di Timur Tengah Gus Ipul juga mengingatkan dampaknya di Indonesia.
Perang yang saat ini terjadi di Timur Tengah berpotensi menimbulkan dampak sosial berupa inflasi dan penurunan daya beli masyarakat Indonesia.
Mensos menilai, kondisi tersebut bisa berdampak pada masyarakat kelompok rentan pada Desil 1 hingga Desil 4 DTSEN.
“Bisa jadi yang berada di Desil 5 turun ke Desil 4, 6 misalnya bisa turun. Kita belum bisa mengukur secara langsung, tetapi asumsinya saja pasti akan ada satu proses yang mungkin membuat seseorang atau keluarga turun kelas. Tapi juga kita harus yakin dan bisa meyakini juga akan ada sebagian lagi yang naik kelas. Karena begitulah siklusnya,” ungkap dia.
Dari sinilah Gus Ipul menyebut, data menjadi kunci utama untuk mencegah lonjakan kemiskinan baru dan menahan kerentanan sosial. Dalam situasi krisis perlu adanya penguatan bansos di antaranya, yakni opsi top-up bantuan, dan perluasan sementara penerima seperti BLTS.
“Disinilah data-data harus terus dimutakhirkan. Jangan sampai kita kedodoran ketika nanti ada top-up atau juga perluasan penerima sementara. Jadi saya minta ini betul-betul diantisipasi. Perkuat kolaborasi, perkuat langkah untuk merespon berbagai perkembangan yang ada di masyarakat,” kata dia.
Selain itu, Gus Ipul juga mendorong jajaranya agar berhemat. Salah satunya adalah dengan cara refocusing belanja operasional meliputi pemangkasan perjalanan dinas yang tidak krusial, memangkas rapat seremonial dan kegiatan simbolik, serta memangkas belanja ATK.
“Coba ini kita alihkan ke sistem data dan monitoring. Prinsipnya, kurangi biaya, tambah dampak. Biaya dikurangi itu bukan berarti terus enggak ada pertemuan, enggak ada rapat, tetap ada rapat, tetapi yang berdampak nyata,” ungkap dia.
Gus Ipul pun meminta agar jajarannya menyiapkan skema WFH tanpa mengurangi aktivitas koordinasi, serta mengurangi biaya cetak, distribusi, dan duplikasi biaya kerja melalui konsep digitalisasi dan paperless bureaucracy. Ia juga mengimbau adanya penyederhanaan program.
“Gabungkan program yang tumpang tindih. Jangan sampai ada program yang sama dikerjakan oleh banyak Satker. Program yang tidak berdampak pertimbangkan untuk dialihkan,” jelas dia.
