Imperium.id, Depok-Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman memerlukan komitmen serta langkah nyata dari pemerintah, penyelenggara pendidikan, keluarga, dan masyarakat demi melindungi generasi penerus bangsa.
Upaya mewujudkan lingkungan pendidikan aman dan nyaman membutuhkan komitmen serta langkah nyata dari sejumlah pihak terkait.
“Sebuah gerakan untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman harus mendapat dukungan penuh dari pihak-pihak yang terkait, termasuk dari keluarga dan masyarakat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/7).
Pemerintah berupaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pesantren dan madrasah yang ramah anak melalui peluncuran Gerakan Nasional #RuangAmanNyamanAnak (Gernas RANA) di Pesantren Al-Hamidiyah, Depok, pada Minggu (12/7).
Gerakan yang diluncurkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno itu diharapkan mampu menghadirkan ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak.
Gerakan ini menargetkan 42 ribu pondok pesantren dan 80 ribu madrasah di seluruh Indonesia untuk menerapkan lima pilar utama dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman, yaitu penguatan regulasi, pencegahan kekerasan, penyediaan sarana yang aman, layanan pengaduan yang berpihak pada korban, serta kolaborasi lintas sektor.
Perlindungan Anak Harus Menjadi Komitmen Bersama
Menurut Lestari, sejumlah langkah untuk segera mewujudkan target yang dicanangkan tersebut harus menjadi pemahaman dan komitmen bersama para penyelenggara pendidikan, pengelola pondok pesantren dan madrasah, serta masyarakat.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat bahwa upaya percepatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan bukan tanpa alasan.
Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, tambah Rerie, sepanjang 2025 terjadi 475 kasus kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan dengan korban mencapai 972 orang.
Khusus di lingkungan pesantren, Komnas Perempuan menerima laporan 17 kasus sepanjang 2020–2024.
Selain itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga mencatat tren peningkatan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, yaitu 15 kasus pada 2023, meningkat menjadi 36 kasus pada 2024, dan melonjak menjadi 60 kasus sepanjang 2025.
Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu menilai tantangan meningkatnya ancaman kekerasan tersebut harus segera direspons melalui langkah antisipasi yang tepat.
Menurut Rerie, upaya mencegah perundungan di lingkungan pendidikan, misalnya, tidak cukup hanya dengan sosialisasi antikekerasan. Upaya tersebut harus diimbangi dengan langkah aktif membangun sikap dan budaya toleransi di sekolah maupun masyarakat.
Selain itu, jelas dia, upaya pencegahan tidak cukup hanya bertumpu pada kesiapan tenaga pendidik, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat dan keluarga dalam membentuk karakter anak sejak dini.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengapresiasi Gernas RANA yang diinisiasi pemerintah untuk mewujudkan lingkungan pendidikan aman dan nyaman bagi generasi penerus bangsa.
Namun, tegas Rerie, keberhasilan gerakan tersebut bergantung pada komitmen kuat semua pihak untuk menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama.
