Imperium.id, Jakarta- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan akan segera melakukan uji coba atau pilot project penyaluran bansos lewat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di 900 titik lokasi.
Hal itu disampaikan saat memaparkan rencana strategis terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat pada Selasa (28/7/2026).
“Ini kita akan coba jajaki. Karena sekarang sudah mulai proses penyaluran triwulan 3, nanti akan kita lihat dan simulasikan. Kita akan coba dulu penyaluran di 900 titik KDMP yang sudah siap beroperasi. Dan yang akan melayani nantinya adalah agen-agen dari perbankan,” kata Mensos.
Ia menjelaskan bahwa selama ini penyaluran bansos dilakukan melalui Himbara atau PT Pos. Kedepan, Kemensos akan mendekatkan akses pencairan ini ke tingkat desa melalui KDMP.
Uji coba di KDMP tidak mengubah mekanisme regulasi yang ada. Bank Himbara akan ditugaskan untuk membuka perwakilan (agen bank) di gerai KDMP, sehingga data penerima manfaat tetap dipegang dan diproses oleh bank.
Ada dua jenis bansos yang disalurkan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Ia menegaskan bahwa tidak akan ada pengalihan penuh. PT Pos tetap memiliki peran krusial khusus untuk target masyarakat di daerah 3T dan penerima manfaat dengan kondisi khusus, seperti lansia atau penyandang disabilitas berat, di mana PT Pos bertugas mengantarkan bansos secara langsung ke rumah mereka.
“KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat tidak perlu jauh-jauh dan bisa lebih mudah mengakses,” jelas Gus Ipul.
“Jadi, ada dua pilihannya. Pertama, pihak perbankan akan membuka agen di KDMP-KDMP. Yang kedua, kalau regulasinya sudah ada perubahan, bisa jadi penyalurannya lewat langsung ke KDMP. Tapi, untuk sekarang regulasinya memang melalui Himbara.”
Mensos juga memaparkan empat rencana strategis Kementerian Sosial yang diintegrasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). “Yang pertama mendorong seluruh penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat dapat menjadi anggota KDMP,” ujarnya.
Kemudian yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP dan yang terakhir pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP di tempat tinggal masing-masing.
Gus Ipul menambahkan, hal ini tentu akan mendekatkan layanan, akan lebih efektif sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
Rapat Koordinasi Terbatas membahas percepatan operasionalisasi dan penyelesaian payung hukum (Perpres) untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pemerintah ingin menjadikan KDMP sebagai pusat infrastruktur, logistik, dan urusan pemerintahan di tingkat desa.
Ke depan, seluruh bantuan pemerintah, distribusi pupuk, sembako, hingga layanan kesehatan akan disalurkan dan dikelola melalui KDMP, bukan lagi langsung ke rumah warga atau kepala desa.
