Imperium.id, Yogyakarta- Meningkatnya jumlah pengangguran dari kalangan lulusan perguruan tinggi menjadi polemik yang dihadapi oleh mahasiswa dan para calon wisudawan yang tengah bersiap memasuki dunia kerja.
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Mei 2026 mencatat terdapat sekitar 14,31% atau 1.033.132 orang dengan latar belakang lulusan D-4, S-1, S-2, dan S-3 masih belum mendapat pekerjaan.
Kondisi ini terjadi ketika dunia kerja juga terus berubah, ditandai dengan perkembangan teknologi, tuntutan keterampilan baru, serta efisiensi di sejumlah sektor industri. Polemik inilah menjadi suatu hal yang perlu disorot dalam memahami meningkatnya pengangguran terdidik.
Guru Besar Fisipol UGM sekaligus pengamat ketenagakerjaan, Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A., menilai bahwa meningkatnya jumlah pengangguran dari kalangan lulusan perguruan tinggi tidak hanya disebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan.
Persoalan ketidaksesuaian atau mismatch antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja turut menjadi penyebab sulitnya sarjana memasuki pasar kerja. Menurutnya, dunia pendidikan selama ini cenderung memberikan bekal teori, sementara dunia kerja membutuhkan tenaga yang memiliki keterampilan praktis.
“Dunia pendidikan banyak memberikan teori, sedangkan dunia kerja mencari orang yang sudah terampil. Pada umumnya sarjana itu datang bawa ijazah ke perusahaan, bukan bawa keterampilan,” jelas dia daam keterangan resminya, Selasa (18/8).
Kondisi tersebut semakin menjadi tantangan ketika dunia industri berkembang dengan pemanfaatan teknologi, termasuk munculnya Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, serta robotika. Ia menilai, perkembangan tersebut membuat kebutuhan industri terhadap tenaga kerja tidak lagi hanya didasarkan pada latar belakang pendidikan, tetapi juga pada kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi.
Sementara itu, keterampilan tersebut dinilai belum sepenuhnya diperoleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. “Ijazah yang dimiliki belum cukup menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerima lulusan apabila tidak disertai keterampilan. Jadi kalau sarjana hanya bawa ijazah mencari kerja itu kelihatannya sekarang sulit,” tuturnya.
Selain persoalan kompetensi lulusan, ia menuturkan bahwa struktur ekonomi Indonesia juga belum cukup mampu dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, terkhusus pada sektor industri. Industri padat karya yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku impor dan melemahnya daya beli masyarakat.
“Kondisi ini mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK),” tuturnya.
Ia menilai program magang pemerintah merupakan langkah yang cukup baik untuk membantu lulusan memperoleh pengalaman dan keterampilan kerja.
Namun, daya tampung program tersebut dinilai masih terlalu kecil dibandingkan jumlah pengangguran terdidik. Karena itu, ia mendorong pemerintah memperluas pusat pelatihan kerja modern yang berorientasi pada kebutuhan industri.
“Seharusnya perlu pendirian pusat pelatihan yang dapat menjadi jalan lebih cepat untuk meningkatkan keterampilan lulusan khususnya pada sarjana yang belum terserap pasar kerja,” katanya.
Ia pun juga mengkritik rencana pemerintah mendirikan Universitas Republik Indonesia (URI) apabila tujuan utamanya adalah mengatasi persoalan pengangguran terdidik.
Menurutnya, mendirikan perguruan tinggi baru membutuhkan waktu panjang sebelum dapat menghasilkan lulusan dengan kualitas yang dibutuhkan industri.
“Bangsa ini sedang menghadapi pengangguran terdidik, itu tidak dapat diatasi dengan mendirikan perguruan tinggi,” tegasnya.
Sebagai solusi, ia menyarankan agar pemerintah dan perguruan tinggi perlu memperkuat pusat pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini menurutnya dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi pengangguran terdidik.
Program tersebut, menurut dia, perlu menyasar lulusan perguruan tinggi yang belum terserap dunia kerja agar memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan industri.
“Kalau itu dapat terealisasi dengan baik, kemungkinan besar dalam dua atau lima tahun dapat menciptakan mungkin satu sampai dua juta penyerap pengangguran terdidik,” ujar Tadjuddin.
