Imperium.id, Jakarta – Kementerian Sosial mencatat sekitar 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru masuk dalam daftar penerima bantuan sosial setelah pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN).
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kementerian, Andy Kurniawan, mengatakan pemutakhiran DTSEN diperlukan untuk merespons perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekaligus berbagai ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan.
“Adapun ada hal-hal yang kiranya error di lapangan, semuanya kita respons. Semua masukan dari media kita respons dan langsung kita tindak lagi sebagai bagian dari pemutakhiran,” ujarnya dalam Diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia di Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Menurut Andy, pemanfaatan DTSEN memberikan basis yang lebih luas dalam melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu hasilnya terlihat dari masuknya masyarakat yang sebelumnya belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
“Bagaimana dulu yang banyak tidak bisa mendapatkan bansos, sekarang ada 4,3 juta KPM baru ini mendapatkan bansos. Karena kita sudah menggunakan desil itu,” katanya.
Pemutakhiran DTSEN juga berkaitan dengan proses penentuan desil yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan pemerintah dalam menetapkan prioritas program perlindungan sosial.
Direktur Metodologi, Statistik, dan Science Data Badan Pusat Statistik (BPS) Prof. Setia Pramana menjelaskan, DTSEN dibangun melalui integrasi sejumlah sumber data pemerintah, termasuk DTKS, Regsosek, dan P3KE. Masing-masing sumber data memiliki karakteristik dan kelengkapan informasi yang berbeda sehingga proses integrasi menjadi bagian penting dalam penyusunan basis data sosial ekonomi.
Menurut Prof. Setia, data perlu terus diperbarui karena kondisi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu.
“Data itu memang harus di-update karena kondisi masyarakat berubah. Ada yang pindah domisili, ada yang meninggal, dan sebagainya,” jelasnya.
Dalam penentuan desil, BPS menyusun peringkat kesejahteraan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga. Peringkat tersebut tidak ditentukan hanya berdasarkan pendapatan karena informasi pengeluaran atau pendapatan secara langsung tidak tersedia untuk seluruh rumah tangga.
Prof. Setia menjelaskan, BPS memanfaatkan data Susenas yang memiliki informasi pengeluaran rumah tangga untuk membangun model estimasi bagi rumah tangga yang tidak memiliki informasi pengeluaran secara langsung. Model tersebut menggunakan pendekatan Proxy Means Test (PMT) dan metode machine learning.
Karakteristik wilayah juga menjadi bagian dari proses pemodelan. BPS mengembangkan model berdasarkan kondisi masing-masing kabupaten/kota karena karakteristik sosial ekonomi masyarakat berbeda antardaerah.
“Modelnya kita bangun di masing-masing kabupaten/kota karena karakteristik masing-masing daerah itu berbeda,” ujar Prof. Setia.
Hasil pemodelan kemudian digunakan untuk menyusun peringkat kondisi sosial ekonomi secara nasional.
Menurut Prof. Setia, proses tersebut terus dievaluasi untuk meningkatkan akurasi model dan mengurangi kesalahan yang dapat muncul baik dari model maupun dari kualitas data yang digunakan.
Ia menambahkan, penyempurnaan metodologi merupakan proses yang terus berjalan seiring dengan pemutakhiran data. Dengan demikian, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tercermin dalam basis data yang digunakan pemerintah.
Lebih lanjut, Andy menambahkan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan untuk menyempurnakan metodologi maupun penentuan desil. Diskusi akademis menjadi salah satu ruang untuk mengevaluasi proses tersebut.
“Tadi ada Mas Media Askar dari Celios. Dia memberikan masukan-masukan yang saya rasa ini konstruktif untuk pemerintah untuk membenahi semuanya. Untuk menyempurnakan metodologi, menyempurnakan desil, menyempurnakan DTSEN. Dan ini kita buka,” katanya.
Menurut Andy, pemutakhiran tidak berhenti pada pembaruan data secara administratif, tetapi juga mencakup respons terhadap temuan di lapangan.
“Adapun ada hal-hal yang kiranya error di lapangan, semuanya kita respons. Semua masukan dari media kita respons dan langsung kita tindak lagi sebagai bagian dari pemutakhiran,” ujarnya
