Imperium.id, Bogor – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mendorong percepatan pembangunan Bendungan Cibeet di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Bendungan ini diharapkan dapat mendukung pengendalian banjir di wilayah hilir Sungai Citarum, sekaligus memberikan manfaat dalam penyediaan air irigasi dan air baku.
Perkembangan pembangunan Bendungan Cibeet menjadi perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Jumat (11/9).
Kunjungan tersebut dilakukan guna melihat secara langsung perkembangan pembangunan sekaligus berbagai tantangan yang masih dihadapi, khususnya terkait pengadaan lahan.
Dalam paparannya, Plt. Direktur Bendungan dan Danau, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Slamet Lestari, menyampaikan bahwa pembangunan Bendungan Cibeet masih menghadapi tantangan dalam proses pengadaan tanah.
Dari total kebutuhan lahan sekitar 1.700,26 ha yang mencakup 6.467 bidang, sebanyak 145,15 ha telah dibebaskan. Sementara itu, lahan seluas 1.555,11 ha masih dalam proses pembebasan.
Adapun progres fisik pembangunan Bendungan Cibeet saat ini telah mencapai 11,69% dengan target penyelesaian pada 2028. Untuk mendukung percepatan pembangunan, Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan koordinasi, khususnya dalam penyelesaian persoalan pengadaan lahan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Arnold A. P. Ritiauw, yang hadir mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan Bendungan Cibeet.
“Tanpa kerja sama yang baik, proyek ini tidak akan bisa selesai. Kami berharap bantuan secepat mungkin dari pemerintah daerah dan masyarakat terkait masalah pembebasan lahan ini, sehingga target penyelesaian pada 2028 tetap dapat tercapai,” kata Arnold.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan bahwa pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey memiliki arti penting, tidak hanya bagi Jawa Barat, tetapi juga bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan.
Menurutnya, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah pemasok utama beras ke Pasar Induk Cipinang.
Karena itu, percepatan penyelesaian persoalan sosial dan pengadaan lahan menjadi hal penting untuk mendukung pembangunan kedua bendungan tersebut. “Kami akan membentuk tim terpadu untuk menangani persoalan sosial ini secara terstruktur, sistemik, dan masif,” kata Herman.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang memimpin langsung Kunjungan Kerja Spesifik menilai pembangunan Bendungan Cibeet perlu terus didorong melalui penguatan koordinasi dan percepatan penyelesaian pengadaan lahan.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan target penyelesaian pada tahun 2028 dapat tercapai.
“Progres fisiknya saat ini sekitar 11 persen, sementara waktu yang tersedia sekitar dua tahun empat bulan lagi. Karena itu, diperlukan langkah-langkah percepatan dan sinergi yang kuat dari seluruh pihak agar pembangunan dapat berjalan sesuai target,” kata Lasarus.
Ia menilai percepatan pembangunan Bendungan Cibeet akan semakin mempercepat hadirnya manfaat bendungan, khususnya dalam mendukung pengendalian banjir di wilayah Karawang dan Bekasi.
Untuk itu, Komisi V DPR RI mendorong agar berbagai persoalan yang masih perlu diselesaikan dapat ditangani melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Bendungan Cibeet nantinya akan mendukung pengendalian banjir pada area sekitar 5.822 ha dan menyediakan air untuk irigasi seluas 8.837 ha. Bendungan ini juga akan menyediakan pasokan air untuk kebutuhan masyarakat dan berbagai keperluan lainnya hingga 3.770 liter/detik.
Selain itu, Bendungan Cibeet direncanakan memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 0,25 MW serta potensi pengembangan floating solar berkapasitas 141,56 MWp.
