Imperium.id,Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Komisi IV DPR RI memperkuat sistem kesehatan hewan untuk menjaga peternak tetap produktif sekaligus memastikan pasokan pangan asal ternak tetap terjaga.
Penguatan dilakukan melalui biosekuriti, surveilans, vaksinasi, deteksi dini, koordinasi pengawasan lalu lintas ternak, hingga peningkatan kapasitas laboratorium veteriner.
Hal itu menjadi fokus Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBV) Denpasar, Bali, Sabtu (19/9/2026).
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan perlindungan terhadap ternak harus dilakukan sebelum penyakit berkembang luas.
“Menjaga kesehatan hewan berarti menjaga produksi pangan. Sistem kita harus mampu bekerja lebih awal, mulai dari pencegahan, deteksi dini sampai respons cepat, sehingga peternak tetap bisa berproduksi dan pasokan pangan tetap terjaga,” kata Agung.
Kementan mencatat pengendalian melalui surveilans, biosekuriti, vaksinasi, dan pengaturan lalu lintas ternak telah berkontribusi terhadap penurunan kejadian sejumlah penyakit strategis, termasuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI).
Menurut Agung, biosekuriti menjadi benteng pertama untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit, sedangkan surveilans diperlukan untuk membaca perubahan situasi kesehatan hewan secara terus-menerus.
Penguatan sistem tersebut turut mendapat perhatian Komisi IV DPR RI. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mengatakan kunjungan ke BBV Denpasar memberikan gambaran langsung mengenai kapasitas yang telah tersedia sekaligus ruang penguatan ke depan.
“Banyak informasi yang kami peroleh, terutama setelah melihat langsung fasilitas yang tersedia dan apa saja yang masih dibutuhkan ke depan,” ujar Hanan.
BBV Denpasar memiliki wilayah kerja yang mencakup Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Komisi IV meninjau kemampuan surveilans dan diagnostik, integrasi data, kecepatan pengendalian, serta kebutuhan penguatan sarana dan sumber daya manusia.
Hanan secara khusus menyoroti pentingnya kesiapan vaksin serta dukungan operasional untuk pengujian dan penyidikan penyakit hewan.
“Vaksin itu bukan untuk mengobati, tetapi untuk bagaimana ternak atau hewan bisa bertahan terhadap paparan penyakit. Jadi yang divaksin itu yang sehat,” ujar Hanan.
Menurut dia, pengalaman penanganan PMK menegaskan pentingnya menjaga kesiapan vaksin sebelum terjadi peningkatan kasus. Perencanaan juga perlu didukung pemetaan risiko dan data yang akurat.
“Vaksinnya harus selalu ada. Tentunya kita perlu pemetaan dan data yang akurat setiap tahunnya,” katanya.
Hanan menegaskan Komisi IV pada prinsipnya siap mendukung penguatan kesehatan hewan sepanjang kebutuhan tersebut terukur dan memiliki kepentingan nasional.
“Komisi IV akan memberikan dukungan sejauh itu dibutuhkan dan memang penting, bukan hanya untuk Provinsi Bali, tetapi untuk Indonesia,” ujar Hanan.
Di Bali, penguatan sistem kesehatan hewan juga dilakukan melalui vaksinasi, surveilans aktif, biosekuriti di tingkat peternakan, serta pengawasan lalu lintas ternak di Pelabuhan Gilimanuk dan Padangbai.
Pemerintah Provinsi Bali terus menjaga kondisi zero reported case PMK melalui vaksinasi dan surveilans aktif. Pemantauan terhadap penyakit lain tetap dilakukan agar setiap perubahan situasi dapat diketahui lebih awal.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Sunada mengatakan peternakan memiliki arti penting bagi masyarakat Bali.
“Bagi Bali, peternakan bukan sekadar sektor ekonomi,” kata Sunada.
Kementan menegaskan kondisi penyakit yang terkendali bukan alasan untuk lengah. Surveilans, kesiapan vaksin, biosekuriti, laboratorium, serta koordinasi Kementan, pemerintah daerah, dan Badan Karantina Indonesia harus terus dijaga.
Bagi Kementan, arah penguatan tersebut jelas: risiko penyakit diketahui lebih dini, vaksin tersedia sesuai kebutuhan, respons lebih cepat, peternak terlindungi, dan produksi pangan tetap berjalan.
