Imperium.id, Jakarta-Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Saat berbicara di forum parlemen dunia itu, Puan menyinggung demokrasi yang seharusnya dapat memberdayakan rakyat.
Puan menghadiri 153rd IPU Assembly and Related Meetings di Arusha International Conference Centre, Tanzania, Kamis (8/10/2026).
Ia didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tanzania, Tri Yogo Jatmiko.
Dalam keterangan persnya, Puan disebut menyampaikan pandangannya saat mengikuti agenda general debate IPU di mana setiap Ketua Parlemen anggota IPU bergantian menyampaikan pandangan.
Sidang Umum IPU di Tanzania mengambil tema ‘Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Membersayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua’.
Di hadapan pimpinan IPU dan ketua parlemen dunia yang hadir, Puan mengatakan parlemen memikul empat tanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil.
“Pertama, legislasi harus menetapkan aturan yang adil dan mencegah konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali, baik politik maupun ekonomi. Kedua, kebijakan anggaran harus memastikan bahwa dana publik berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar untuk menyamakan kesempatan, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kemampuan rakyat,” kata Puan.
Kemudian yang ketiga, kata Puan, adalah bagaimana pengawasan Parlemen harus memastikan bahwa semua otoritas pemerintahan beroperasi dalam batas-batas hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Keempat, fungsi perwakilan harus memastikan bahwa suara rakyat hadir sebelum keputusan dibuat, bukan hanya didengar setelah keputusan diselesaikan,” tuturnya.
Puan mengingatkan, tugas parlemen bukan hanya menghasilkan kebijakan yang tampak bagus di atas kertas.
“Tetapi untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dalam kehidupan rakyat,” imbuh Puan.
Di sisi lain, Puan menyatakan memang tak dapat disangkal bahwa ada ketegangan antara demokrasi, kedaulatan nasional, dan geoekonomi serta geopolitik global. Oleh karena itu, ia menilai kerja sama internasional sangat penting.
“Khususnya, kerja sama yang sehat dan tidak menghilangkan hak bangsa dan negara untuk menentukan pilihan pembangunan mereka sendiri sesuai dengan kepentingan rakyat mereka,” ucapnya.
Menurut Puan, kedaulatan nasional dan solidaritas internasional bukanlah kutub yang berlawanan, namun sebaliknya negara-negara yang berdaulat dan setara membentuk dasar bagi kerja sama internasional yang adil.
“Dengan demikian, demokrasi tidak hanya harus ada di dalam negara. Demokrasi juga harus ada di antara negara-negara. Tata kelola global harus menyediakan ruang yang lebih adil bagi bangsa-bangsa, besar atau kecil, negara maju atau negara berkembang,” papar Puan.
Puan pun menilai keputusan global mengenai perdagangan, keuangan, teknologi, iklim, kesehatan, dan keamanan tidak dapat hanya mencerminkan kekuatan ekonomi atau geopolitik tertentu.
“Keputusan tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan kepentingan kemanusiaan bersama. Di sinilah parlemen dunia memiliki tanggung jawab bersama,” jelasnya.
“Kita harus memastikan bahwa globalisasi tidak memisahkan ekonomi dari demokrasi, teknologi dari etika, pertumbuhan dari keadilan, atau kekuasaan dari akuntabilitas,” tambah Puan.
Melalui IPU, Puan menilai parlemen dunia dapat memperkuat kerja sama antar-parlemen untuk memastikan bahwa tatanan global tidak hanya lebih saling terhubung tetapi juga lebih demokratis, lebih adil, dan lebih manusiawi.
“Pada akhirnya, tata pemerintahan yang baik bukanlah tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah rakyat, keadilan, martabat, dan kemampuan rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” sebutnya.
Puan menegaskan, demokrasi tidaklah cukup jika hanya memberikan hak pilih kepada rakyat.
“Demokrasi harus memberdayakan rakyat untuk mengubah kehidupan mereka. Pembangunan tidaklah cukup jika hanya menghasilkan pertumbuhan, pembangunan harus memperluas peluang, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan kemakmuran bersama,” papar Puan.
Oleh karena itu, disampaikan Puan, tolok ukur tata kelola pemerintahan yang baik pada akhirnya sederhana namun mendasar.
“Apakah suara rakyat didengar, apakah hak-hak mereka dilindungi, dan apakah kekuasaan tunduk pada pengawasan? Apakah rakyat memiliki kesempatan yang adil untuk memperbaiki kehidupan mereka, dan apakah bangsa ini memiliki kedaulatan untuk menentukan masa depannya sendiri?” urainya.
Puan kembali mengingatkan, tata kelola pemerintahan yang baik adalah tata kelola yang berkeadilan, yaitu tata kelola yang mengubah kedaulatan rakyat menjadi kesejahteraan rakyat.
Atas nama DPR yang mewakili rakyat Indonesia, Puan kemudian memberikan seruan lantang di hadapan parlemen negara-negara dunia.
“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mewakili rakyat Indonesia, menyerukan kepada seluruh parlemen anggota IPU untuk bekerja sama membangun tatanan dunia yang lebih baik, lebih makmur, adil, dan manusiawi,” seru Puan.
“Sebuah tatanan yang menempatkan kemanusiaan dan kesejahteraan bersama sebagai inti hubungan antarnegara, serta menghormati martabat dan kedaulatan setiap bangsa,” tegasnya.
Menurut Ketua BKSAP DPR Irine Yusiana Roba Putri, kehadiran Puan di Sidang Umum IPU ke-153 mendapat sambutan hangat dari para delegasi. Termasuk apresiasi sejumlah anggota parlemen negara sahabat atas pandangan yang disampaikan Puan.
“Contohnya saat setelah speech, Ibu Ketua DPR disambut oleh delegasi Iran yang menyatakan menghargai pidato beliau yang inspiratif dan merefleksikan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi,” ungkap Irine.
“Lalu saat hendak meninggalkan ruang acara karena akan melakukan bilateral meeting, Ibu Ketua dicegat oleh beberapa delegasi seraya mengucapkan terima kasih atas dukungan resolusi Nepal dan bahan pidato beliau,” lanjutnya.
Selain membawa isu kepentingan diplomasi Indonesia, urgensi Puan menghadiri IPU di Tanzania adalah karena adanya pemilihan Presiden IPU yang berlangsung setiap 3 tahun sekali itu.
Adapun calon Presiden IPU ada 3 di mana 2 kandidat di antaranya yakni Azerbaijan dan Australia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Indonesia. Puan juga akan mendengar visi misi dan menemui semua calon secara imbang sebelum voting.
“Partisipasi Ketua DPR RI Puan Maharani dalam IPU Assembly ke-153 didorong oleh peristiwa 3 tahun sekali pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026-2029,” jelas Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri.
“Selain menyaksikan dan turut dalam pemungutan suara, kehadiran Ketua DPR merupakan dukungan solidaritas kepada para calon Presiden dalam proses pemilihan Presiden IPU tersebut,” jelas Puan.
