Imperium.id, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menghadiri Konferensi Kelautan PBB ketiga (UNOC-3) di Port Lympia, Nice, Prancis.
Dalam kegiatan yang berlangsung dari 9-13 Juni itu, Menteri Trenggono menegaskan komitmen kuat Indonesia terhadap perlindungan laut dan pembangunan ekonomi biru berkelanjutan.
Menteri Trenggono menegaskan, Indonesia menekankan urgensi kerjasama global dalam menghadapi tantangan seperti pemanasan laut, keasaman laut yang meningkat, berkurangnya stok perikanan, dan pencemaran laut.
“Indonesia terus menunjukkan kepemimpinan melalui aksi nyata dalam kebijakan Ekonomi Biru yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” kata Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (13/6).
Aksi nyata dilakukan melalui kebijakan ekonomi biru yaitu dengan perluasan kawasan konservasi laut hingga 30% pada 2045, perikanan berbasis kuota yang bertanggung jawab, akuakultur berkelanjutan, pengawasan ekosistem pesisir, serta pelibatan masyarakat dalam pengurangan sampah plastik laut.
Saat ini Indonesia telah melindungi lebih dari 29 juta hektare kawasan laut dan menjadi salah satu negara dengan cadangan karbon biru terbesar di dunia, menyimpan sekitar 17% karbon biru global dari mangrove dan lamun.
“Indonesia mendorong kerja sama global yang lebih kuat dalam penguatan kapasitas, sains terbuka, riset laut, dan alih teknologi. Indonesia juga memelopori inovasi pendanaan seperti Indonesia Coral Reef Bond dan Global Blended Finance Alliance serta prakarsa Ocean 20 yang diluncurkan dalam Presidensi G20,” jelasnya.
Menteri Trenggono mengumumkan Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Internasional Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement (BBNJ) dan menjadi bagian dari the Aquatic Blue Food Coalition bersama dengan 40 negara lainnya.
Tuan Rumah Ocean Impact Summit
Sebagai bentuk kepemimpinan Indonesia dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan, Menteri Trenggono menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah Ocean Impact Summit pada peringatan Hari Laut Sedunia tahun 2026. Forum tersebut akan menghimpun para pakar, pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan filantropis untuk mendorong dampak nyata di bidang Blue Food, Blue Diplomacy, Blue Economy, dan Blue Energy.
“Saya sampaikan terima kasih kepada Perancis dan Kosta Rika sebagai penyelenggara UNOC-3, forum ini harus menjadi katalisator aksi nyata, ilmiah, dan inklusif untuk laut kita bersama,” pungkasnya.
Pada pertemuan ini, Indonesia juga menyerahkan instrumen ratifikasi Perjanjian Internasional Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement (BBNJ) yang mengatur konservasi dan penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional (ABNJ) kepada perwakilan PBB.
Selain sesi pleno yang mempertemukan 193 Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesi dialog (Ocean Action Panel) juga diadakan, yang mempertemukan Negara Anggota, organisasi internasional, dan perwakilan masyarakat sipil (LSM, ilmuwan, bisnis).
Menteri Trenggono juga menekankan penguatan kerja sama kelautan dan perikanan melalui program ekonomi biru saat menjadi pembicara kunci pada side event yang diselenggarakan oleh negara dan organisasi mitra strategis Indonesia. Sejumlah pertemuan bilateral juga dilakukan, di antaranya, pertemuan bilateral dengan Islandia, Norwegia, Swedia, Inggris, Jerman, Maladewa, Korea Selatan, Palau, Chile, World Bank, dan Pegasus Capital serta bertemu dengan Peter Thomson.
Berbagai komitmen Indonesia termasuk ratifikasi BBNJ Agreement mendapat apresiasi dari berbagai pihak termasuk greenpeace.
Sebagai informasi, UNOC-3 digelar bersama oleh pemerintah Prancis dan Kosta Rika yang berlangsung di Nice dari 9 hingga 13 Juni 2025 yang fokus pada Percepatan aksi dan memobilisasi semua pelaku untuk melestarikan dan memanfaatkan laut secara berkelanjutan.
Konferensi ini bertujuan untuk mendorong tindakan lebih lanjut dan mendesak dalam pelestarian dan pemanfaatan laut dan sumber dayanya secara berkelanjutan demi pembangunan berkelanjutan, dan identifikasi cara dan sarana untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14.
