Alokasi B40 Tahun 2026 Capai 15.646 Juta KL Atau Naik 30 Ribu KL

Imperium.id,Jakarta — Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Ernest Gunawan mengatakan, alokasi program mandatori biodiesel 40 persen atau B40 pada 2026 mencapai 15,646 juta kiloliter (KL), atau naik sekitar 30 ribu KL dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari total alokasi tersebut, sebesar 7,4 juta KL diperuntukkan bagi segmen Public Service Obligation (PSO) dan 8,1 juta KL untuk non-PSO.

“Mungkin kita semua sudah mengetahui dari statement dari Kementerian ESDM bahwasanya di tahun ini tetap stay di B40,” ujar Ernest dalam acara Buka Puasa dan Bincang Santai di Rusty Rabbit Cafe & Resto Karet Kuningan, Jakarta, Selatan, Rabu (25/2/2026).

Dia menambahkan, pada 2026 terdapat penambahan satu badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM), yakni PT. Selago Makmur Plantation. Dengan tambahan tersebut, jumlah BU BBM yang terlibat dalam penyaluran biodiesel menjadi 33 perusahaan.

Untuk distribusi PSO dan non-PSO, terdapat dua badan usaha utama yakni Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), sementara 32 badan usaha lainnya beroperasi di segmen non-PSO. Kemudian, titik serahnya juga bertambah menjadi 85 titik.

Ernest menyampaikan APROBI saat ini tengah melaksanakan uji jalan (road test) B50 yang dimulai sejak Desember 2025 dengan melibatkan berbagai jenis kendaraan.

“Melibatkan sembilan unit kendaraan, terdiri atas passenger car, commercial car, serta alat dan mesin pertanian (alsintan). Kereta api mungkin ke depannya juga akan melakukan uji road test,” tutur Ernest.

Di samping itu, APROBI turut berpartisipasi dalam penyediaan B100 untuk kebutuhan uji jalan tersebut. Dia mengakui biaya yang dikeluarkan tidak kecil karena pelaksanaannya bersifat non-komersial.

“Itu totalnya lumayan dan biaya yang dikeluarkan pun lumayan karena ini yang kalau non-komersial biasanya kita yang support dari APROBI ,” kata dia.

Sebagai pembanding, program mandatori B40 pada 2025 mencatat tingkat serapan distribusi domestik sebesar 95,67 persen. Dari total alokasi 15,616 juta KL, realisasi penyaluran hingga akhir Desember mencapai 14,94 juta KL.

Dari total realisasi tersebut, sekitar 6,9 juta KL disalurkan untuk PSO dan 8 juta KL untuk non-PSO. Sepanjang 2025 tidak ada ekspor biodiesel karena seluruh volume difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Penyaluran dilakukan melalui 80 titik serah, terdiri atas 30 titik serah ke Pertamina dan 50 titik serah ke badan usaha non-Pertamina.

Dari sisi dampak ekonomi, kata Ernest, implementasi B40 dinilai mampu menghemat devisa sekitar Rp133,3 triliun, meningkatkan nilai tambah CPO sebesar Rp20,9 triliun, serta menyerap sekitar 1,8 juta tenaga kerja.

“Selain itu, terjadi penurunan emisi gas rumah kaca sekitar 39,66 juta ton CO2 ekuivalen,” imbuh dia.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga mengatakan, produksi kita tahun ini kemungkinan besar turun/drop 5 hingga 6 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

Menurut Sahat, ada dua penyebab utama penurunan produksi tersebut. Pertama, faktor iklim yang memengaruhi produktivitas tandan buah (TBS) segar di sejumlah sentra perkebunan.

Kedua, banyak lahan sawit yang masuk kawasan hutan dan kemudian diambil alih oleh pemerintah, sehingga tidak lagi bisa dikelola oleh petani.

“Nah kontinuitas produksinya terjamin enggak sesudah diambil? Siapa yang jamin? Karena petaninya nggak boleh ngerjakan. Nah sekarang siapa yang ngerjain? Kan perlu dicari,” kata Sahat.

Dia menilai proses transisi pengelolaan lahan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan kekosongan pengawasan di lapangan. Tanpa kepastian pengelolaan, keberlanjutan produksi dinilai berisiko terganggu.

“Dengan kondisi seperti ini, kemungkinan besar produksi kita akan drop. Yang terjadi apa? Pencurian yang banyak karena pemilik sudah dipalang, tidak boleh lagi ikut campur. Berarti pemerintah yang harus pegang. Terawasi enggak itu?” ujar dia.