KKP Pastikan Aksi Iklim Karbon Biru Berbasis Data dan Sains

Imperium.id,Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan setiap aksi iklim berbasis laut dilakukan berdasarkan data, sains, serta mengedepankan prinsip keberlanjutan. Untuk itu, penguatan kapasitas teknis menjadi kunci dalam memastikan kualitas pelaporan karbon biru yang kredibel dan diakui secara internasional.

“Pengelolaan karbon biru harus dibangun di atas fondasi sains yang kuat, didukung sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) yang kredibel, serta menjunjung prinsip integritas tinggi,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Miftahul Huda dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Untuk meningkatkan kapasitas teknis, KKP bersama Climateworks Centre – Monash University dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) IPB University melakukan Pelatihan Pelaporan Gas Rumah Kaca dari Ekosistem Karbon Biru yang digelar di Bogor, Jawa Barat.

Pelatihan diikuti oleh puluhan peserta dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta kalangan akademisi yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan ekosistem karbon biru. Materi yang diberikan mencakup standar internasional seperti Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), teknik pengumpulan data lapangan, hingga analisis stok karbon pada mangrove dan lamun.

Miftahul Huda menambahkan, ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun memiliki potensi besar dalam menyerap dan menyimpan karbon, sehingga menjadi solusi strategis dalam mitigasi perubahan iklim.

“Laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang kehidupan dan ruang masa depan yang harus kita kelola secara berkelanjutan,” tegasnya.

Indonesia Country Lead Climateworks Centre, Jannata Egi Giwangkara, menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai fondasi bagi tata kelola laut dan iklim yang efektif. Climateworks Centre berkomitmen untuk terus menjadi mitra jangka panjang bagi pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya dalam membangun sistem, kapasitas, dan solusi berbasis bukti.

“Kami percaya bahwa masa depan aksi iklim berbasis laut Indonesia sangat ditentukan oleh para praktisi yang mampu menerjemahkan ilmu menjadi tindakan, dan kebijakan menjadi dampak nyata,” ungkapnya.

Kegiatan pelatihan merupakan bagian dari rangkaian tiga pelatihan yang terintegrasi, yang mencakup pelaporan GRK, validasi dan verifikasi proyek karbon (MRV), serta pengembangan ekonomi karbon biru. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan terbentuknya kompetensi yang komprehensif dalam pengelolaan karbon biru nasional.

Selain peningkatan kapasitas teknis, pelatihan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan mitra internasional. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan implementasi aksi iklim laut, seperti keterbatasan data, metodologi, serta koordinasi lintas sektor.

Sebelumnya, pemerintah telah mencanangkan komitmen ambisius untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030, sebagaimana tertuang dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC).

Guna mencapai target tersebut, KKP terus mendorong percepatan tata kelola laut dan pesisir agar berfungsi sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim yang tangguh. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kebijakan dan berbagai instrumen pendukung, antara lain penyusunan peta jalan karbon biru, pengembangan sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), serta pelaksanaan proyek percontohan di sejumlah wilayah pesisir. Melalui langkah tersebut, sektor kelautan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target iklim nasional, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

KKP menegaskan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola sumber daya laut melalui pendekatan berbasis sains, kolaborasi, dan inovasi teknologi. Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam mendorong penguatan ekonomi biru, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta percepatan pencapaian target iklim nasional.