PEKANBARU – Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Supriadi mendorong pekebun kelapa sawit rakyat meningkatkan standar budidaya untuk mengejar produktivitas yang lebih tinggi. Menurut dia, rendahnya hasil kebun tidak semata-mata disebabkan kondisi lahan, tetapi juga pola pengelolaan yang belum dilakukan secara optimal.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit Angkatan VIII Tahun 2026, bagian dari Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Kelapa Sawit yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dan dilaksanakan PT Sumberdaya Indonesia Berjaya (SIB) yang diikuti 30 peserta.
Supriadi mengatakan produktivitas menjadi ukuran penting dalam menentukan keberhasilan pekebun. Ia menyoroti produktivitas pekebun swadaya yang masih rendah dibandingkan potensi produksi yang dapat dicapai melalui penerapan budidaya sesuai standar.
Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Tulus Tri Margono, sebelumnya menyebut produktivitas sawit rakyat saat ini masih berada di kisaran 3,3 ton per hektare per tahun. Padahal, potensi produktivitas dapat mencapai 5–6 ton per hektare per tahun.
Menurut Tulus, kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang besar untuk meningkatkan hasil kebun rakyat. Salah satu kuncinya adalah memperkuat kualitas SDM pekebun agar mampu menerapkan teknik budidaya secara tepat.
Pelatihan, kata dia, diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengubah pola budidaya yang selama ini dilakukan secara sederhana menjadi praktik yang lebih baik sesuai metodologi budidaya kelapa sawit.
Tulus mengatakan persoalan produktivitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga penggunaan sarana produksi dan pengelolaan kebun. Salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah penggunaan benih tidak tersertifikasi atau benih ilegitim yang berpotensi menyebabkan produktivitas tanaman rendah dan memperpendek umur produktif.
Selain bahan tanam, perbaikan juga diperlukan dalam sanitasi kebun, pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), pengelolaan serangga penyerbuk hingga penanganan tanaman yang sudah tua.
Pekebun Diminta Berani Menaikkan Target
Supriadi mengatakan kesenjangan produktivitas antara perkebunan rakyat dan perusahaan seharusnya menjadi dorongan bagi pekebun untuk memperbaiki pengelolaan kebun.
Menurut dia, sejumlah perkebunan mampu menghasilkan produktivitas tinggi karena menerapkan standar budidaya secara konsisten. Karena itu, pekebun rakyat juga harus berani menetapkan target yang lebih tinggi.
“Kalau perusahaan bisa mencapai 26–28 ton, petani juga harus bisa mencapai angka tersebut,” kata Supriadi.
Ia mengatakan pengelolaan sawit sebenarnya sederhana jika dilihat dari hasil akhirnya. Pekebun harus mampu menghasilkan TBS sebanyak mungkin dengan biaya produksi yang efisien sehingga pendapatan meningkat.
Namun, untuk mencapai hasil tersebut, setiap tahapan budidaya harus dilakukan dengan benar. Pengolahan lahan, pemilihan bibit, pemeliharaan, pemupukan hingga panen tidak boleh dilakukan sekadar berdasarkan kebiasaan.
Supriadi menilai masih terdapat pekebun yang menjalankan budidaya secara kurang terencana. Setelah tanaman ditanam, pemeliharaan tidak selalu dilakukan secara rutin. Pemilihan bibit juga terkadang lebih mempertimbangkan harga dibandingkan kualitas, sementara pengelolaan lahan dilakukan seadanya.
Akibatnya, potensi produksi tanaman tidak tercapai. Pekebun kemudian menghadapi hasil yang rendah dan pendapatan yang tidak maksimal.
“Orang menjalankan budidaya dengan standar, sementara kita menjalankan budidaya dengan produksi yang putus-putus. Kemudian kita bercerita bahwa sawit tidak menghidupkan dan tidak menyejahterakan kita,” ujarnya.
Bengkalis Hadapi Tantangan Lahan
Supriadi mengakui Kabupaten Bengkalis memiliki karakteristik perkebunan yang berbeda dengan sejumlah daerah lain di Riau. Sebagian arealnya berada di lahan gambut, sementara pola usaha perkebunan masyarakat cukup beragam.
Kondisi tersebut membuat penerapan teknik budidaya menjadi semakin penting. Pekebun perlu memahami karakteristik lahannya agar penggunaan sarana produksi dan pemeliharaan tanaman dapat dilakukan secara tepat.
Tulus menambahkan, pekebun yang memiliki tanaman tua atau menggunakan benih tidak bersertifikat perlu mempertimbangkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Peremajaan diperlukan untuk mengganti tanaman yang sudah tidak produktif sekaligus menggunakan bahan tanam yang lebih baik.
Menurut dia, peningkatan produktivitas juga membutuhkan perhatian terhadap pemupukan. Analisis kebutuhan unsur hara diperlukan agar pupuk yang diberikan sesuai kebutuhan tanaman. Waktu dan cara aplikasi juga harus diperhatikan untuk meningkatkan efisiensi biaya.
Pengamatan terhadap hama dan penyakit harus dilakukan lebih dini. Keterlambatan penanganan dapat membuat serangan semakin sulit dikendalikan dan berujung pada kehilangan produksi.
Pelatihan Harus Berujung Perubahan
Supriadi menekankan keberhasilan pelatihan tidak cukup diukur dari kehadiran peserta atau sertifikat yang diperoleh. Ukuran terpenting adalah penerapan pengetahuan setelah peserta kembali ke kebun masing-masing.
Karena itu, ia meminta peserta aktif berdiskusi dengan narasumber mengenai persoalan teknis yang dihadapi di lapangan.
“Pelatihan ini menjadi penting karena kita ingin punya penghasilan lebih daripada biasanya,” katanya.
Supriadi juga mengingatkan peserta agar memanfaatkan program pengembangan SDM secara serius. Dana yang digunakan untuk pelatihan berasal dari sektor perkebunan sehingga manfaatnya harus kembali kepada pekebun melalui peningkatan kapasitas, produktivitas, dan kesejahteraan.
Tulus berharap peserta tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan. Ada dua perubahan yang harus terlihat setelah pelatihan, yakni bertambahnya pemahaman dan diterapkannya ilmu tersebut di kebun.
Dengan peningkatan kapasitas SDM, penerapan standar budidaya, penggunaan bahan tanam yang baik, serta pengelolaan kebun yang lebih terukur, produktivitas sawit rakyat di Riau, khususnya Bengkalis, diharapkan dapat terus meningkat.
“Ini merupakan langkah awal kita untuk berbenah dan memastikan agar petani sawit tidak menjadi orang kelas dua lagi di perkebunan,” tegas Supriadi.
