Imperium.id, Jayapura – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua – Papua Pegunungan terus memperkuat konektivitas antarwilayah melalui penanganan sejumlah koridor prioritas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan.
Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Komite II DPD RI ke Kabupaten Jayapura, Prov. Papua, Senin (28/9/26).
Kepala BBPJN Papua – Papua Pegunungan, Denny Firmansyah, yang hadir mewakili Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa sejumlah koridor prioritas yang ditangani meliputi Trans Papua Segmen VII Jayapura (Yetti)-Mamberamo-Elelim-Wamena, Paralel Perbatasan Jayapura-Iwur-Bts. Provinsi, Lintas Utara Segmen I Jayapura-Sarmi-Arbais dan Lintas Utara Segmen II (Missing Link) Arbais-Kasonaweja-Bts. Provinsi.
“Penanganan koridor-koridor tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, sekaligus membuka akses bagi masyarakat dan mendukung mobilitas serta distribusi barang,” jelas Denny.
Saat ini pada koridor Jalan Trans Papua Segmen VII Jayapura (Yetti)-Mamberamo-Elelim-Wamena sepanjang 447,53 km, masih terdapat sejumlah penanganan yang perlu dilakukan, termasuk penggantian 20 jembatan semi permanen dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp344,8 Miliar.
Khusus di Kabupaten Jayapura, BBPJN Papua – Papua Pegunungan juga terdapat dua jembatan semi permanen yang memerlukan penanganan dengan kebutuhan anggaran Rp58,11 Miliar.
Sementara itu, Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br Sitepu, menyampaikan dukungan terhadap penguatan konektivitas di Papua, termasuk penanganan infrastruktur jalan dan jembatan.
“Kami memperjuangkan pengalokasian anggaran Rp58,11 Miliar untuk penanganan dua jembatan di Kabupaten Jayapura yang sebelumnya sudah diusulkan namun di drop karena keterbatasan anggaran,” ujelas Badikenita.
Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku, yang turut hadir pada Kunker Komite II DPD RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa keterbatasan akses transportasi dan tingginya harga tiket penerbangan masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Transportasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat biasa, termasuk mengurangi kesenjangan harga dan kemiskinan,” ujar Haris.
Kunjungan Kerja Komite II DPD RI ke Kab. Jayapura, Prov. Papua tersebut menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi daerah sekaligus membahas kebutuhan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan di Papua.
