BENGKALIS — Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan PT Sumberdaya Indonesia Berjaya (PT SIB) mengelar Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit Program Pengembangan SDM Perkebunan Tahun 2026 Angkatan II yang diikuti 31 pekebun sawit Kabupaten Bengkalis, Riau.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Supriadi, S.Hut., MT. mengatakan saat ini pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit untuk mengejar target produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) nasional sebesar 100 juta ton. Saat ini, produksi CPO Indonesia masih berada di kisaran 49-52 juta ton.
“Target produksi CPO kita 100 juta ton. Sekarang masih di kisaran 49 sampai 52 juta ton,” kata Supriadi dalam pembukaan Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Bangkalis di Pekanbaru, 20/7/2026.
Menurutnya, peningkatan produksi tidak cukup dilakukan dengan memperluas areal perkebunan. Pemerintah perlu mengoptimalkan kebun yang sudah ada melalui perbaikan budidaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pekebun.
Peningkatan produktivitas menjadi kebutuhan mendesak, terutama karena sektor sawit memiliki peran besar bagi perekonomian Riau. Hampir separuh penduduk provinsi tersebut bergantung dan terikat dengan sektor perkebunan kelapa sawit.
Supriadi menyebut sekitar 3,2 juta jiwa masyarakat Riau memiliki keterkaitan dengan sektor sawit. Karena itu, peningkatan produktivitas kebun akan berdampak langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau produktivitas meningkat, dampaknya bukan hanya ke produksi nasional, tetapi juga ke masyarakat,” ujarnya.
Supriadi mengatakan masih banyak persoalan yang menyebabkan potensi produksi sawit belum sepenuhnya terwujud. Salah satunya kehilangan hasil atau losses. Selain itu, pengelolaan kebun yang belum efisien juga menjadi persoalan yang harus segera dibenahi.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan pentingnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pekebun. Praktik budidaya yang tepat diharapkan dapat menekan kehilangan hasil sekaligus meningkatkan produktivitas tanaman.
Karena itu, Supriadi meminta para peserta memanfaatkan pelatihan secara maksimal. Ia mengingatkan peserta agar tidak menganggap kegiatan tersebut sekadar agenda seremonial.
Pelatihan tersebut didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Anggaran BPDPKS bersumber dari pungutan ekspor hasil sawit.
Dengan demikian, kata Supriadi, dana yang digunakan untuk membiayai pelatihan pada dasarnya berasal dari kontribusi sektor sawit, termasuk para pekebun.
“Manfaatkan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Serap ilmu dari para profesor dan para ahli yang hadir,” kata dia.
Supriadi berharap pengetahuan yang diperoleh peserta tidak berhenti di ruang pelatihan. Para pekebun diminta menerapkan ilmu tersebut di kebun masing-masing.
Menurut dia, peningkatan produktivitas sawit membutuhkan perubahan cara pengelolaan. Pekebun harus mampu mengurangi kehilangan hasil, meningkatkan efisiensi, dan menerapkan teknik budidaya sesuai standar.
Di tengah target produksi CPO nasional yang terus meningkat, pekebun rakyat memiliki posisi strategis. Kebun-kebun yang telah ada menjadi salah satu sumber utama untuk meningkatkan produksi tanpa harus terus mengandalkan pembukaan lahan baru.
Supriadi menilai pelatihan budidaya menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat peran pekebun. Dari Bengkalis, upaya mengejar target produksi CPO nasional dimulai dari peningkatan kemampuan pekebun dan perbaikan pengelolaan kebun.
Direktur Pelatihan PT SIB, Ir. Heri Moerdiyono, M.Eng, mengatakan pelatihan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas kebun rakyat yang saat ini masih berkisar 10-12 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun, jauh di bawah potensi yang dapat mencapai 22 ton.
Menurut Heri, pengalaman pekebun dalam mengelola kebun belum selalu berjalan seiring dengan penerapan budidaya yang baik. Akibatnya, potensi produksi tanaman belum sepenuhnya dapat diwujudkan.
“Budidaya kelapa sawit merupakan salah satu hal penting yang perlu terus kita tingkatkan,” kata Heri.
Pelatihan itu dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum serta silabus yang dikeluarkan Ditjenbun Nomor 43 Tahun 2024. Penggunaan kurikulum serta silabus dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian memastikan pelatihan yang diselenggarakan telah sesuai dengan pedoman nasional.
“Hal ini menjamin bahwa kompetensi peserta—seperti pendamping perkebunan atau pekebun—memenuhi standar teknis, manajerial, dan keberlanjutan yang ditetapkan pemerintah,” kata Heri.
Heri mengatakan produktivitas 10-12 ton TBS per hektare per tahun bukan sekadar angka statistik. Menurut dia, angka tersebut menunjukkan ruang perbaikan yang masih terbuka lebar bagi pekebun rakyat.
Dengan teknik budidaya yang tepat, produktivitas kebun diyakini dapat didorong mendekati potensi 22 ton TBS per hektare per tahun. Peningkatan produksi itu diharapkan berdampak langsung terhadap kesejahteraan pekebun sekaligus mendorong produksi minyak sawit mentah atau CPO.
“Melalui pelatihan ini kami berharap kesejahteraan pekebun dapat meningkat,” ujar Heri.
Penguatan produktivitas pekebun menjadi semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan sawit nasional. Heri menyinggung program B50 yang disebut membutuhkan tambahan sekitar 3-4 juta ton CPO untuk memenuhi kebutuhan sekitar 18 juta ton. Sebagai perbandingan, kebutuhan CPO untuk program B40 berada di kisaran 14 juta ton.
Dalam kondisi itu, pekebun rakyat memiliki posisi strategis. Pemerintah membutuhkan tambahan produksi tanpa semata-mata mengandalkan pembukaan perkebunan baru perusahaan.
Heri mengatakan luas perkebunan rakyat diperkirakan terus berkembang. Namun, ia mengingatkan perluasan lahan bukan satu-satunya jawaban. Kebun yang luas dengan produktivitas rendah tetap menyisakan persoalan.
“Pemerintah berupaya meningkatkan produksi melalui berbagai cara, salah satunya pelatihan,” pungkas dia.
