BENGKALIS — Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan PT Sumberdaya Indonesia Berjaya (PT SIB) mengelar Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit Program Pengembangan SDM Perkebunan Tahun 2026 Angkatan III yang diikuti 31 pekebun sawit Kabupaten Bengkalis, Riau. Tujuannya, mengejar target produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) nasional sebesar 100 juta ton.
Produksi Indonesia saat ini baru berada di kisaran 49-52 juta ton. Pemerintah pun mulai menaruh perhatian pada kebun-kebun rakyat yang selama ini masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan produktivitas.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Supriadi mengatakan peningkatan produksi tidak dapat hanya mengandalkan perluasan areal perkebunan. Optimalisasi kebun yang sudah ada menjadi langkah penting, terutama melalui perbaikan budidaya dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia pekebun.
“Target produksi CPO kita 100 juta ton. Sekarang masih di kisaran 49 sampai 52 juta ton,” kata Supriadi dalam pembukaan Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit Program Pengembangan SDM Perkebunan Tahun 2026 di Pekanbaru, Senin, 20 Juli 2026.
Bagi Riau, persoalan produktivitas sawit bukan sekadar urusan angka produksi nasional. Supriadi mengatakan sekitar 3,2 juta jiwa atau hampir separuh penduduk Riau memiliki keterkaitan dengan sektor perkebunan kelapa sawit.
Karena itu, peningkatan produktivitas kebun akan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.
“Kalau produktivitas meningkat, dampaknya bukan hanya ke produksi nasional, tetapi juga ke masyarakat,” ujarnya.
Direktur Pelatihan PT SIB Heri Moerdiyono mengatakan produktivitas kebun rakyat saat ini masih berkisar 10-12 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun. Angka tersebut masih jauh di bawah potensi produksi yang dapat mencapai 22 ton TBS per hektare per tahun.
Menurut Heri, kesenjangan itu menunjukkan masih banyak potensi tanaman yang belum terwujud. Pengalaman pekebun dalam mengelola kebun, kata dia, belum selalu diikuti penerapan teknik budidaya yang tepat.
“Budidaya kelapa sawit merupakan salah satu hal penting yang perlu terus kita tingkatkan,” kata Heri.
Pelatihan tersebut menggunakan kurikulum dan silabus Ditjenbun Nomor 43 Tahun 2024. Heri mengatakan penggunaan pedoman tersebut memastikan materi pelatihan mengacu pada standar teknis, manajerial, dan keberlanjutan yang ditetapkan pemerintah.
Ia menilai produktivitas 10-12 ton TBS per hektare per tahun bukan sekadar angka statistik. Angka tersebut, kata Heri, menjadi penanda masih lebarnya ruang perbaikan di kebun rakyat.
Peningkatan produktivitas juga semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan sawit nasional. Heri menyinggung program B50 yang membutuhkan tambahan sekitar 3-4 juta ton CPO untuk memenuhi kebutuhan sekitar 18 juta ton.
Menurut dia, pemerintah tidak dapat terus mengandalkan pembukaan perkebunan baru. Kebun yang telah ada harus mampu menghasilkan lebih banyak.
“Pemerintah berupaya meningkatkan produksi melalui berbagai cara, salah satunya pelatihan,” ujarnya.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Sufandi mengatakan persoalan di daerahnya lebih kompleks. Sebagian besar pekebun masih mengelola kebun berdasarkan pengalaman, termasuk dalam memilih bibit, merawat tanaman, dan menentukan waktu panen.
Padahal, luas sawit masyarakat Bengkalis mencapai sekitar 380.003 hektare. Luas tersebut jauh lebih besar dibandingkan perkebunan sawit perusahaan yang berada di kisaran 52.000 hektare lebih.
Sufandi juga menyoroti kualitas TBS dan rendemen. Rendemen sekitar 16 persen, kata dia, sudah dianggap cukup baik. Perbedaan kualitas itu turut memengaruhi harga TBS yang diterima pekebun, dari sekitar Rp2.900 hingga Rp3.200 per kilogram.
“Peningkatan kualitas dan rendemen menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan,” kata Sufandi.
Ia berharap pengetahuan dari pelatihan dapat langsung diterapkan di kebun. Terlebih, sekitar 69 persen wilayah Bengkalis merupakan lahan gambut yang membutuhkan pendekatan pengelolaan berbeda dengan tanah mineral.
Sufandi juga mengingatkan pekebun mengenai pentingnya sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Heri menyebut jumlah pekebun atau koperasi pekebun yang telah memiliki sertifikat ISPO masih sekitar 1 persen.
“Budidaya menjadi awal dari sertifikasi ISPO,” ujar Heri.
Bagi Supriadi, pelatihan tersebut menjadi kesempatan bagi pekebun untuk meningkatkan kapasitas. Ia meminta peserta menyerap pengetahuan dari para ahli dan menerapkannya setelah kembali ke kebun.
Sebab, target produksi CPO 100 juta ton tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Sebagian jawabannya berada di kebun rakyat—pada produktivitas yang selama ini masih jauh dari potensi.
