Imperium.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengawal pemulihan konektivitas di Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah bencana gempa bumi melanda wilayah tersebut.
Hingga 5 September 2026, terdapat 19 ruas jalan nasional dan daerah di Pulau Flores yang tercatat dalam laporan penanganan pascabencana telah berstatus fungsional.
Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan pemulihan tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga mobilitas masyarakat sekaligus memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan di wilayah terdampak.
“Kalau NTT secara umum sih kalau jalan nasional sudah baik semua. Kita sekarang mundur ke jalan provinsi dan kabupaten. Memang jalan provinsi, kabupatennya agak kecil-kecil. Itu nanti beberapa titik yang memang itu menghubungkan antara kabupaten, terus bisa dipakai sebagai jalan alternatif,” kata Menteri Dody.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, terdapat 15 ruas jalan nasional yang tersebar di sejumlah koridor Pulau Flores telah berstatus fungsional. Koridor tersebut antara lain Sp. Tiga Waemata (Labuan Bajo)–Malwatar, Malwatar–Bts. Kota Ruteng, Bts. Kota Ruteng–KM 210, Bts. Kota Ruteng–Reo–Kedindi, KM 210–Bts. Kab. Manggarai, hingga jalur Aegela–Bts. Kota Ende.
Konektivitas di wilayah tengah dan timur Flores juga terpantau fungsional, termasuk Aegela–Danga (Mbay)–Nila–Maropokot, Bts. Kota Ende–Detusoko, Detusoko–Wologai, Junction–Wolowaru, Hepang–Nita, Lianunu–Hepang, Wolowaru–Lianunu, serta Waepare–KM 180 dan KM 180–Waerunu.
Konektivitas Daerah Ikut Dipulihkan
Pemulihan konektivitas turut menjangkau empat jaringan jalan daerah yang menjadi penghubung penting bagi mobilitas masyarakat. Di jalan provinsi, terdapat ruas Wae Gongger (Bts. Kabupaten Manggarai)–Pota yang telah berstatus fungsional. Di Pulau Palue, terdapat dua akses jalan kabupaten, yakni Krica–Lidi dan Krica–Nitung, juga tercatat fungsional. Ruas Waigete–Galit pun berada dalam kondisi fungsional.
Untuk mendukung pemulihan, mobilisasi material dan pemadatan badan jalan dilakukan pada koridor Wae Gongger–Pota, termasuk di sekitar Jembatan Wae Baras. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setelah fase tanggap darurat, penanganan infrastruktur NTT mulai diarahkan pada menjaga konektivitas tetap berjalan sekaligus memperkuat kembali infrastruktur yang terdampak.
Di lapangan, tim dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT terus bersiaga penuh untuk menjaga jalur tetap fungsional sekaligus menangani titik-titik yang membutuhkan perbaikan lanjutan.
Kementerian PU memastikan pemantauan lapangan terus dilakukan agar gangguan pada jaringan jalan dapat segera ditangani dan akses masyarakat tetap terjaga. Jalur yang kembali terbuka menjadi penopang mobilitas warga, distribusi kebutuhan sehari-hari, pelayanan dasar, hingga aktivitas ekonomi di tengah proses pemulihan pascabencana.
