JAMBI — Kabupaten Merangin, Jambi, memperkuat kapasitas pekebun kelapa sawit menghadapi tuntutan industri yang semakin mengedepankan produktivitas, legalitas dan keberlanjutan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah meningkatkan pemahaman pekebun terhadap penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Sebanyak 57 pekebun dari Kabupaten Merangin mengikuti pelatihan implementasi ISPO dalam program pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan kelapa sawit yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Mereka terbagi dalam dua angkatan, yakni 29 peserta angkatan kedua dan 28 peserta angkatan ketiga.
Pelatihan ini menjadi penting karena persoalan utama perkebunan rakyat tidak hanya menyangkut bagaimana menghasilkan TBS sebanyak mungkin. Pekebun juga dituntut memahami tata kelola kebun yang baik, menjaga lingkungan, memenuhi aspek legalitas serta membangun kelembagaan yang mampu mengikuti perkembangan industri sawit.
Kepala Bidang Perkebunan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, Budi Santoso, mengatakan pelatihan ISPO merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk menjadikan sektor perkebunan sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah.
Menurut dia, perkebunan sawit harus mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, produktivitas kebun rakyat harus diperbaiki.
“Dengan rendahnya produktivitas, tantangannya tentu kita harus sama-sama mau meningkatkan ilmu dan keterampilan pekebun-pekebun yang ada di daerah kita,” kata Budi.
Persoalan produktivitas memang menjadi pekerjaan rumah besar perkebunan sawit rakyat. Direktorat Jenderal Perkebunan menyebut produktivitas pekebun secara nasional masih sekitar 3,3 ton minyak per hektare per tahun. Padahal, dengan penerapan budidaya dan tata kelola yang lebih baik, produktivitas tersebut masih dapat ditingkatkan hingga 5–6 ton per hektare per tahun.
Bagi Merangin, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu kunci untuk mengejar kesenjangan tersebut. Pekebun tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman turun-temurun, tetapi perlu memperkuat pengetahuan mengenai praktik budidaya, kelembagaan, lingkungan dan standar keberlanjutan.
Budi mengatakan penerapan ISPO juga akan semakin penting karena industri sawit ke depan menghadapi regulasi yang semakin terukur. Aspek yang diperhatikan bukan hanya hasil produksi, tetapi juga asal-usul bibit, tata kelola kebun dan kepedulian terhadap lingkungan.
“Semua sistem dalam industri sawit ke depan pasti akan bertumpu pada regulasi-regulasi yang sangat terukur,” ujarnya.
Karena itu, ISPO bagi pekebun Merangin tidak semestinya dipahami sebagai sekadar sertifikat. Sertifikasi harus menjadi pintu masuk untuk membangun tata kelola perkebunan yang lebih tertib dan meningkatkan daya saing produk sawit rakyat.
Hal tersebut sejalan dengan pandangan Direktorat Jenderal Perkebunan. Ketua Tim Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Direktorat Jenderal Perkebunan, Tulus Tri Margono, mengatakan ISPO memberikan sejumlah manfaat bagi pekebun, antara lain meningkatkan akses pasar, produktivitas dan kesejahteraan.
Sertifikasi juga membantu pekebun memenuhi standar keberlanjutan sekaligus meningkatkan reputasi mereka di mata konsumen dan pemangku kepentingan.
Namun, penerapan ISPO masih menghadapi persoalan di lapangan, terutama rendahnya pemahaman pekebun dan keterbatasan pelatihan. Karena itu, pengembangan SDM menjadi bagian strategis agar prinsip-prinsip ISPO tidak berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar diterapkan dalam pengelolaan kebun.
Direktur Utama PT Sumber Daya Indonesia Berjaya, Andi Yusuf Akbar, mengatakan pelatihan yang diselenggarakan SIB dirancang untuk memberikan pemahaman sekaligus pengetahuan praktis mengenai implementasi ISPO.
Peserta tidak hanya mendapatkan materi tentang keberlanjutan, tetapi juga diarahkan memahami kiat penerapan dan penyiapan dokumen. Mereka juga mendapatkan kesempatan melihat secara langsung pengalaman kelembagaan pekebun yang telah memperoleh sertifikasi ISPO.
Bagi Merangin, penguatan kapasitas tersebut menjadi semakin penting karena pekebun merupakan bagian dari mata rantai utama industri sawit daerah. Ketika produktivitas meningkat dan tata kelola kebun membaik, dampaknya tidak hanya dirasakan pada tingkat usaha tani, tetapi juga terhadap pendapatan keluarga dan perekonomian masyarakat.
Budi berharap para peserta pelatihan tidak menyimpan pengetahuan yang diperoleh untuk kepentingan pribadi. Mereka diharapkan dapat menjadi bagian dari penggerak peningkatan kapasitas pekebun lainnya.
Harapan tersebut sejalan dengan pesan pemerintah pusat agar peserta pelatihan setelah kembali ke daerah masing-masing mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dan menyebarkannya kepada SDM perkebunan lainnya.
Dengan demikian, pelatihan ISPO di Merangin bukan sekadar agenda peningkatan pengetahuan. Ia menjadi bagian dari proses panjang membangun pekebun yang lebih profesional dan kebun yang lebih berdaya saing.
Tantangannya kini adalah memastikan ilmu yang diperoleh 57 peserta tersebut benar-benar bergerak dari ruang pelatihan ke kebun-kebun rakyat. Jika itu terjadi, ISPO dapat menjadi lebih dari sekadar sertifikasi: menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya memperkuat kesejahteraan pekebun sawit Merangin.
