JAMBI — Produktivitas sawit rakyat di Kabupaten Batanghari, Jambi, masih menyimpan pekerjaan besar. Di tengah tuntutan industri sawit yang semakin mengedepankan standar keberlanjutan, kemampuan pekebun meningkatkan produktivitas sekaligus memenuhi tata kelola perkebunan menjadi tantangan yang tidak bisa ditunda.
Kondisi itu mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pekebun melalui pelatihan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sebanyak 30 peserta asal Batanghari mengikuti pelatihan implementasi ISPO yang diselenggarakan PT Sumber Daya Indonesia Berjaya (SIB) melalui penugasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), dengan dukungan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Pelatihan tersebut menjadi penting karena ISPO tidak hanya berkaitan dengan sertifikat, tetapi juga menyangkut bagaimana pekebun menjalankan usaha perkebunan secara lebih tertib, produktif, memperhatikan lingkungan, serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
Di Batanghari, sebagian peserta bahkan datang dari kelembagaan pekebun yang telah memiliki pengalaman dalam penerapan ISPO. Lembang Harahap dari Batanghari menyebut sebagian peserta berasal dari KUD Mutiara Bumi yang telah memperoleh sertifikasi ISPO. Peserta lainnya berasal dari kelembagaan yang tengah mempersiapkan diri untuk mendukung program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Menurut Lembang, pelatihan memberikan tambahan pengetahuan bagi pekebun mengenai praktik budidaya yang baik, kesesuaian dengan aspek lingkungan, hingga keselamatan kerja. Pengetahuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada peserta, tetapi dapat diteruskan kepada pekebun lain di lapangan.
Harapan itu menjadi relevan karena persoalan produktivitas masih menjadi salah satu tantangan utama perkebunan sawit rakyat. Dalam forum tersebut disebutkan produktivitas pekebun di Batanghari berada di kisaran satu ton per hektare per bulan. Angka itu masih jauh dari potensi produksi yang semestinya dapat dicapai melalui penerapan budidaya dan pengelolaan perkebunan yang lebih baik.
Kesenjangan produktivitas tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi tidak semata-mata bergantung pada luasan kebun. Faktor pengetahuan, keterampilan, penggunaan sarana produksi, praktik budidaya, hingga tata kelola kelembagaan pekebun ikut menentukan hasil yang diperoleh.
Karena itu, penguatan SDM menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan produktivitas sawit rakyat. Tulus Tri Margono dalam paparannya menyampaikan bahwa perkebunan kelapa sawit nasional memiliki luas sekitar 16,8 juta hektare, dengan 42,67 persen di antaranya dikelola pekebun rakyat. Produksi minyak sawit nasional sekitar 45,4 juta ton, sementara produktivitas pekebun rakyat rata-rata sekitar 3,3 ton minyak per hektare per tahun, dibandingkan potensi 5–6 ton.
Menurut Tulus, pemerintah mendorong peningkatan produktivitas melalui tiga jalur utama, yakni peremajaan sawit rakyat, dukungan infrastruktur dan input, serta pengembangan SDM melalui pelatihan dan beasiswa. Dengan demikian, pelatihan ISPO di Batanghari berada dalam konteks yang lebih luas, yakni memperkuat kemampuan pekebun agar mampu mengelola kebunnya secara lebih produktif dan berkelanjutan.
ISPO sendiri memberikan sejumlah manfaat bagi pekebun. Selain mendorong pemenuhan standar keberlanjutan, penerapannya dapat memperkuat akses pasar, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, serta memperbaiki reputasi produk sawit Indonesia.
Namun, penerapan ISPO di tingkat pekebun masih menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya pemahaman dan terbatasnya keterlibatan dalam pelatihan menjadi persoalan yang perlu diatasi. Karena itu, pemahaman mengenai ISPO tidak hanya perlu diberikan kepada pekebun, tetapi juga kepada pekerja, petugas, penyuluh, dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan perkebunan.
Bagi Batanghari, keberadaan KUD Mutiara Bumi yang telah memperoleh sertifikasi ISPO dapat menjadi pengalaman penting bagi kelembagaan pekebun lainnya. Praktik yang telah berjalan dapat menjadi rujukan untuk memperluas penerapan tata kelola perkebunan berkelanjutan di tingkat rakyat.
Pelatihan juga diharapkan melahirkan pekebun yang bukan hanya memahami persyaratan ISPO, tetapi mampu menjadi penggerak di lapangan. Lembang berharap peserta dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada pekebun lain sehingga peningkatan kapasitas tidak berhenti pada 30 orang peserta pelatihan.
Dengan pendekatan tersebut, ISPO tidak lagi ditempatkan sekadar sebagai kewajiban administratif untuk memperoleh sertifikat. Bagi pekebun Batanghari, standar keberlanjutan dapat menjadi pintu masuk untuk membenahi praktik budidaya, memperkuat kelembagaan, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya memperbaiki nilai ekonomi kebun.
Tantangannya kini adalah memastikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelatihan benar-benar diterapkan. Sebab, keberhasilan ISPO di tingkat pekebun tidak ditentukan oleh seberapa banyak sertifikat yang diterbitkan, melainkan oleh perubahan nyata dalam cara kebun dikelola.
Di titik itulah pelatihan ISPO bagi 30 peserta Batanghari menjadi penting. Ketika produktivitas masih menjadi persoalan, peningkatan kapasitas SDM dan pembenahan tata kelola menjadi dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Batanghari membutuhkan pekebun yang bukan hanya mampu menghasilkan TBS, tetapi juga mampu mengelola perkebunan secara produktif, tertib, aman, dan berkelanjutan.
